Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Konservasi Wilayah Pesisir yang Berkelanjutan (Studi Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2003 Tentang Wilayah Konservasi Kayu Aking di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi) - Fandi Aditya Fianda (Jurnal Administrasi Publik, 2014)
Abstract: The Implementation of Local Government Policy for Sustainable Coastal Conservation (Study of Local Regulation Nomor 35 of 2003 about Kayu Aking Conservation Region At Muncar Subdistrict, Banyuwangi District). Sustainable conservation based fisheries and marine is dedicated to maintaining and preserving fisheries and marine potential which can be a contributor to the economic development of the region in order to improve the welfare of society for current life and also lives in the future. In the implementation of conservation are still experiencing a variety of obstacles in its implementation so as to require the attention of the relevant stakeholders in the implementation of conservation activities. The results of this research show that the implementation of the Conservation Department conducted kayu aking marine and Fisheries in coastal area of Banyuwangi Regency Muncar, technically have been conducted properly, by optimizing existing constituents, but it's also still hampered by factors of a barrier that must be faced in the process of implementation of the conservation activities of kayu aking. Keywords: Conservation, Coastal Region, Implementation of Local RegulationAbstrak: Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Konservasi Wilayah Pesisir yang Berkelanjutan (Studi Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2003 Tentang Wilayah Konservasi Kayu Aking di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi). Konservasi yang berkelanjutan berbasis perikanan dan kelautan ditujukan untuk menjaga dan melestarikan potensi perikanan dan kelautan yang dapat menjadi penyumbang pembangunan ekonomi daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat bagi kehidupan saat ini dan juga kehidupan di masa yang akan datang. Didalam pelaksanaan konservasi masih mengalami berbagai macam hambatan dalam pelaksanaannya sehingga membutuhkan perhatian dari stakeholder yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan konservasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan konservasi kayu aking yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi di wilayah pesisir Muncar, secara teknis sudah dilaksanakan dengan baik yaitu dengan mengoptimalkan faktor pendukung yang ada, namun hal ini juga masih terkendala dari faktor penghambat yang harus dihadapi didalam proses pelaksanaan kegiatan konservasi kayu aking.Kata kunci: Konservasi, Wilayah Pesisir, Implementasi PerdaÂ