Implementasi Kebijakan Penataan Lembaga Kemasyarakatan (Studi pada Lembaga Kemasyarakatan Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang) - Isnaini Yuni Anggraini (Jurnal Administrasi Publik, 2014)
Abstract: The Implementation of Community Organization Restructuring Policy (Study of Community Organization in Ngadas Village, Poncokusumo Subdistrict, Malang District). Research is conducted by the consideration about the importance of community organization for the empowerment of village people. Community organization, therefore, must be restructured and given great attention. Result of research indicates that the implementation of community organization restructuring policy in Ngadas Village has been consistent to the existing regulation. It is verifiable with Van Meter and Van Hornâ€™s model of analysis over policy implementation. There are supporting and constraining factors behind the implementation of community organization restructuring policy. The supporting factor is related to attitude and original trait of the people of Ngadas Village which are supportive to policy implementation. The constraining factor includes lack of document and archive of Village Community Organization and lack of detail about community organization restructuring policy in Local Regulation of Malang District No. 16 in year 2006. Keywords: Policy implementation, organizational restructuring, Village Community Organization, Local Regulation Abstrak: Implementasi Kebijakan Penataan Lembaga Kemasyarakatan (Studi Pada Lembaga Kemasyarakatan Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang). Penelitian ini dilakukan atas dasar Pentingnya keberadaan lembaga kemasyarakatan dalam memberdayakan masyarakat Desa. Oleh karena itu penataan lembaga kemasyarakatan perlu diperhatikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwaÂ  implementasi kebijakan penataan lembaga kemasyarakatan di Desa Ngadas sudah terlaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari analisa implementasi kebijakan model Van Meter dan Van Horn. Dalam Implementasi kebijakan penataan lembaga kemasyarakatan terdapat faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung diantaranya sikap dan sifat asli mayarakat Desa Ngadas sangat mendukung implementasi kebijakan. Sedangkan faktor penghambat yang mempengaruhi yakni kurang terarsipkannya dokumen terkait Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 16 Tahun 2006 yang belum bisa mengatur secara rinci terkait penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Kata kunci: Implementasi kebijakan, penataan lembaga, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Peraturan Daerah