IMPLEMENTASI PERMENKOMINFO NOMOR: 19/12/2010 TENTANG PENYEDIAAN JASA AKSES INTERNET PADA WILAYAH PELAYANAN UNIVERSAL TELEKOMUNIKASI INTERNET KECAMATAN (Studi Tentang Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan di Kabupaten Malang) - Ardhy Satria Mandiri (Jurnal Administrasi Publik, 2014)
Abstrak: Policy Implementation Permenkominfo No.19/12/2010 on the procision of Internet Access Services Telecommunication Universal Service Area District of the Internet Service in the Context of District ( Study of Mobile Internet Service Center in Kabupaten Malang). Prociding acces to information, especially in disadcantaged areas, planting, rural, borderand remote areas is the right solution to accelerate the region’s economic growth and reduce the digital devide. Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) which is a product of Regulation 19/ PER/ M.KOMINFO/ 12/ 2010 has not gone up. this is because MPLIK cars in Malang has not reached the border areas, remote, or region lagging in Malang. Program MPLIK is not equipped with standard Operational Procedure is clear, so the program was not   controlled. and does not have a clear purpose. In the application Mobile Internet Service Center districts only settle in one place, due to insufficient operating funds to operate. Keywords: policy implementation, internet service, Kabupaten Malang   Ringkasan: Implementasi Kebijakan Permenkominfo No.19/12/2010 Tentang Penyediaan Jasa Akses Internet Pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan Dalam Rangka Layanan Internet Kecamatan ( Studi tentang mobile pusat layanan internet kecamatan di Kabupaten Malang). Penyediaan akses informasi khususnya di wilayah-wilayah tertinggal, perintisan,  maupun wilayah terpencil merupakan solusi tepat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah serta mengurangi kesenjangan teknologi dan informasi. Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan yang merupakan produk dari Peraturan Menteri Komunikasi dan  Informatika No.19/12/2010 belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dikarenakan Program ini di Kabupaten Malang belum menjangkau pada wilayah perbatasan, terpencil, maupun pada wilayah tertinggal di Kabupaten Malang. Program ini belum dilengkapi Standart Operational Prosedur yang jelas, sehingga program ini tidak terkontrol, dan tidak memiliki tujuan yang jelas. Dalam penerapannya Mobil program dari kementrian Komunikasi dan Informatika ini menetap pada satu tempat, dikarenakan dana operasional tidak cukup untuk beroperasi.   Kata kunci: implementasi kebijakan, internet kecamatan, Kabupaten Malang