Non-Governmental Organization As Control Function (Study at Malang Corruption Watch in Controlling Policy Implementation of School Operational Assistance in Malang City) - Pandu Wicaksono (Jurnal Administrasi Publik, 2014)
Abstrak: Non-Governmental Organization (NGO) Sebagai Kontrol Publik (Studi di Malang Corruption Watch dalam Mengawal Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah di Kota Malang). Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang dimulai pada Juli 2005 memiliki peran yang signifikan dalam mempercepat target program pendidikan dasar 9 tahun. Di balik program BOS sebagai usaha dari pemerintah dalam mewujudkan program pendidikan 9 tahun, masih banyak penyimpangan yang berkaitan dengan lemahnya pengawasan dari pemerintah. Kelemahan pemerintah dalam melakukan pengawasan kebijakan membutuhkan peran kontrol masyarakat untuk mengisi ruang tersebut. Dalam konteks Kota Malang, penyelewengan masih ditemui dalam implementasi kebijakan BOS. Oleh karena itu, peran NGO dibutuhkan dalam proses pengawasan ini. Malang Corruption Watch (MCW) adalah organisasi masyarakat sipil yang bergerak dalam melakukan pengawasan kebijakan di bidang pendidikan. Hasil dari penelitian ini menggambarkan peran dari MCW sebagai fasilitator, katalisator, dan negosiator di dalam proses pengawasan kebijakan BOS. Sedangkan, faktor pendukung dalam proses pengawasan kebijakan adalah kontribusi media massa dan dukungan publik.  Namun, ada beberapa kendala yang ditemukan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan eksistensinya, serta politicall will dari eksekutif dan legislatif yang masih sangat lemah di dalam mendukung proses ini.   Kata kunci: Kota Malang, Bantuan Operasional Sekolah, pengawasan, pendidikan   Abstract: Non-Governmental Organization as Control Function (Study at Malang Corruption Watch in Controlling Policy Implementation of School Operational Assistance in Malang City). Bantuan Operasional Sekolah (BOS), which began in July 2005, has a significant role in accelerating the achievement of 9-year compulsory education program. Behind the BOS program as the government's efforts in the compulsory 9 years, there are still many irregularities due to weak oversight of the government. The weakness of government in performing control functions require social control of the public. In the context of Malang City, violations are often found in the implementation of BOS. Therefore, NGOs in Malang expected to oversee the process. MCW is a civil society organization engaged in the monitoring of policy in the field of education. The results of this study illustrate the MCW role in monitoring policy implementation BOS is as facilitator, catalyst, as well as a negotiator. Public participation in the policy control pressure point in the study. Support from many parties, including the mass media to be one contributing factor in this process. However, a number of weaknesses in the oversight of this. Firstly, the problem of limited human resources and consistency. Secondly, the political will of the executive and legislature are very weak in carrying out each task anyway. Both then performed oversight and hold these policies.   Keywords: Malang City, Bantuan Operasional Sekolah, controlling, education