Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Di Kota Malang (Studi di Dinas Pendidikan Kota Malang) - Bonita Regina (Jurnal Administrasi Publik, 2015)
Abstract: The Implementation Of Policy School Operational Assistance In Malang (Study At Department Of Education Malang). Regional autonomy authorizes local governments to be responsible for each region. Government policies that are expected to improve the education that the School Operational Assistance policy. BOS management is the responsibility of each school run by the Head of School, School Treasurer, and the School Committee. This research is a descriptive qualitative study aimed to determine the BOS policy implementation in the city of Malang. The problem that occurs is the lack of BOS funds received by some schools, the school is less timely in reporting use of the funds, the lack of ability of teachers who became treasurer or BOS fund managers, as well as the lack of clear information received related public free schools. Therefore, the necessary training or upgrading capabilities for the officers involved on the BOS, transparency through the media available, more details of the information provided to the public through the medium of television, radio, or print media related to the notion of free schooling and explained with thorough and sustainable. Keywords: policy, school, school operational assistance Abstrak: Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Di Kota Malang (Studi di Dinas Pendidikan Kota Malang). Otonomi daerah memberikan kewenangan Pemerintah Daerah untuk bertanggung jawab atas setiap daerahnya. Pemerintah membuat kebijakan yang diharapkan dapat meningkatkan pendidikan yaitu kebijakan Bantuan Operasional Sekolah. Pengelolaan BOS menjadi tanggung jawab setiap sekolah yang dikelola oleh Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah, dan Komite Sekolah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan BOS yang ada di kota Malang. Permasalahan yang terjadi yaitu kurangnya dana BOS yang diterima beberapa sekolah, kurang tepat waktu pihak sekolah dalam memberikan laporan penggunaan dana BOS, kurangnya kemampuan guru yang menjadi bendahara atau pengelola dana BOS, serta kurang jelasnya informasi yang diterima masyarakat terkait sekolah gratis. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelatihan atau upgrading kemampuan bagi petugas-petugas yang terlibat pelaksanaan BOS, adanya transparansi melalui media yang tersedia, lebih jelasnya informasi yang diberikan kepada masyarakat melalui media televisi, radio, ataupun media cetak terkait anggapan sekolah gratis dan dijelaskan dengan menyeluruh dan berkelanjutan. Â  Kata kunci: bantuan operasional sekolah, kebijakan, sekolah