Pengelolaan Sampah dan Alternatif-Alternatif Pilihan Publik (Studi tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bojonegoro) - Izza Khulfa (Jurnal Administrasi Publik, 2015)
Abstract: Trash Management and Public Selection Alternatives (Study about Trash Management in Kabupaten Bojonegoro). Trash volume in Kabupaten Bojonegoro is proportional with population rate, activity type, and consumption level of the people in using their goods. This concept influences the duties of local government because most of duties are incurred into the responsibility of trash producing subjects. Type of research is descriptive with qualitative approach. Result of research indicates that the constrained local government of Kabupaten Bojonegoro in trash management has bothered trash service in several regions considered as the region of city center with relatively crowded activity. The active role of the self-supported community and the government as the trash operational facilitator from upstream to downstream must be improved. Incentive may be given to the self supported community to help the government to deliver governmental duties in trash management and therefore, some of these duties shall be relived. Keywords: trash management,alternatives, Â public selection Abstrak: Pengelolaan Sampah dan Alternatif-Alternatif Pilihan Publik (Studi tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bojonegoro). Besar kecilnya volume sampah yang dihasilkan di Kabupaten Bojonegoro sebanding dengan jumlah penduduk dan tingkat konsumsi masyarakat terhadap penggunaan barang.Keterbatasan pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan persampahan membutuhkan konsep pilihan publik yang pada akhirnya akan mempengaruhi tugas pemerintah daerah yang selebihnya akan ditanggungkan oleh masyarakat sebagai subyek penghasil sampah. Jenis penelitian yang digunakan ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro dalam rangka pengelolaan sampah membuat pelayanan persampahan dilakukan di beberapa wilayah yang dianggap sebagai wilayah pusat kota dan memiliki aktivitas relatif padat.Sehingga, dibutuhkan peran aktif dari masyarakat untuk mandiri dan peran pemerintah sebagai fasilitator operasional persampahan dari hulu sampai hilir. Serta pemberian intensif kepada masyarakat untuk mandiri tidak membuat pemerintah rugi dalam hal biaya karena dirasa akan mengurangi tugas pemerintah dalam pengelolaan sampah. Kata kunci: pengelolaan sampah, alternatif-alternatif, pilihan publikÂ