Evaluasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Sidoarjo (Studi Pada Kebijakan Relokasi PKL di GOR Sidoarjo). - Eko Dedy Setiawan (Jurnal Administrasi Publik, 2016)
Abstract: Relocation Policy Evaluation Street Vendors (PKL) in Sidoarjo (Study on Relocation Policy PKL in GOR Sidoarjo). Results from this study indicate that the Department is concerned only provides a place without any coaching against street vendors relocated. Besides the location being used as a relocation deemed inadequate for selling activities because the location is a public facility for sports and entertainment community of Sidoarjo. From this research, there are some suggestions provided by the researchers, among others,  after regulate street vendors Sidoarjo  government should provide strategic places or land, the importance of a new place of empowerment after being relocated in the management of PKL is absolutely necessary because the street vendors are also people who need a prosperous life, Sidoarjo  government should have specific regulations of street vendors as a whole from circulation and their market place in order to PKL. Keywords: Relocation Policy Evaluation, Street Vendors, Public Policy   Abstrak: Evaluasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Sidoarjo (Studi Pada Kebijakan Relokasi PKL di GOR Sidoarjo). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas yang bersangkutan hanya menyediakan tempat tanpa ada pembinaan terhadap PKL yang direlokasi. Selain itu lokasi yang digunakan sebagai tempat relokasi dirasa kurang memadai untuk kegiatan berjualan karena lokasi tersebut merupakan sarana publik untuk kegiatan olahraga dan hiburan masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Dari hasil penelitian ini ada beberapa saran yang diberikan oleh peneliti antara lain pemerintah Kabupaten Sidoarjo setelah menertibkan PKL seharusnya memberikan tempat atau lahan yang strategis untuk berjualan, pentingnya sebuah pemberdayaan setelah direlokasi ketempat baru dalam penanganan PKL sangat mutlak diperlukan karena PKL juga merupakan masyarakat yang perlu disejahterakan hidupnya, pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus mempunyai perda khusus atau yang lebih spesifik mengatur PKL secara menyeluruh mulai dari peredarannya dan tempat berjualnnya.   Kata kunci: Evaluasi kebijakan, Pedagang Kaki Lima, Kebijakan Publik