Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Moratorium Pembangunan Akomodasi Pariwisata (Studi di Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar Provinsi Bali) - Putu Agus Niarta (Jurnal Administrasi Publik, 2016)
Abstract: Provincial Government Policy of Tourism Accommodation Development Moratorium Evaluation (Study at Denpasar City, Badung Regency, and Gianyar Regency, Bali Province). Bali is known as one of the tourist destinations in Indonesia with it’s attraction of rich and beauty nature, not to mention the unique art and culture. The fame of Bali across the world affect the number of tourism, thus increasing tourism accommodation. As a matter of fact, development of tourism accommodation is centralized in the South Bali area. In order to create equitable development of tourism accommodation, the Provincial Government of Bali issued Circular No.570/1665/BPM dated 27th of December 2010 about temporary suspension of principle approval issuing for tourism accomodation service. This study show that moratorium policy which has been aimed at Denpasar City, Badung Regency and Gianyar Regency is not well implemented. Construction permits continue to be issued and the development disparity is still persist. Keywords: Public Policy, Local Government, Tourism Abstrak: Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Moratorium Pembangunan Akomodasi Pariwisata (Studi di Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar Provinsi Bali). Pulau Bali merupakan salah satu lokomotif destinasi wisata andalan Indonesia dengan daya tarik utama yakni kekayaan dan keindahan alam serta seni budaya yang unik dan berkarakter. Karena terkenalnya Bali di mata dunia maka jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara pun meningkat yang akhirnya berimbas pada peningkatan penyediaan akomodasi pariwisata. Kondisi di lapangan menyatakan bahwa pembangunan akomodasi di Bali selama ini hanya terkonsentrasi di wilayah selatan. Guna mewujudkan pemerataan pembangunan akomodasi di seluruh wilayah Bali, maka Pemerintah Provinsi Bali menerbitkan Surat Edaran Gubernur Bali No.570/1665/BPM tanggal 27 Desember 2010 tentang penghentian sementara penerbitan persetujuan prinsip untuk bidang jasa akomodasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang ditujukan kepada Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar tidak serta merta dilaksanakan dengan baik. Rekomendasi tetap diterbitkan dan ketidakmerataan pembangunan masih tetap terjadi. Kata Kunci: Kebijakan Publik, Pemerintahan Daerah, Kepariwisataan