Upaya Reformasi Birokrasi Melalui Lelang Jabatan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Studi Kasus Layanan Masyarakat di 2 (dua) Kelurahan Jakarta Utara) - Sari Dewi (Jurnal Administrasi Publik, 2016)
Abstract: Bureaucratic reform efforts through the auction of office in order to improve the Quality of Pubic Services. The quality of public services are still relatively unfavorable to the quality of the bureaucracy itself. For that it is necessary to reform the bureaucracy that will be able to improve the quality of public services. Open selection system is an example of public bureaucracy reform implemented at Jakarta. This study were used multiple case studies to explores the process of open selection system, examines service quality before and after the implementation, and identifies some factors that relate to village service quality in North Jakarta. The results show that both villages conducted open selection system based on Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2013. This study found that transparency, accountability, infrastructures and technology are factors that relate to service quality. But, village budget is the most important factor. This study also shows that village head mobility is factor that may decrease service after the implementation of the system. Keywords: bureaucracy reform, open selection system, village Abstrak: Upaya Reformasi Birokrasi Melalui Lelang Jabatan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Studi Kasus Layanan Masyarakat di 2 (dua) Kelurahan Jakarta Utara. Kualitas layanan publik yang masih relatif kurang baik tidak terlepas dari kualitas birokrasi itu sendiri. Untuk itu maka diperlukan reformasi birokrasi yang nantinya dapat memperbaiki kualitas dari layanan publik. Lelang jabatan merupakan contoh upaya reformasi birokrasi publik yang telah dan sedang dilaksanakan di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan studi kasus jamak untuk menganalisis proses lelang jabatan lurah di dua kelurahan di Jakarta Utara, mengkaji kualitas layanan publik sebelum dan setelah diadakannya lelang jabatan, dan mengidentifikasi faktor-faktor pendorong dan penghambat lelang jabatan dalam rangka memperbaiki kualitas layanan publik di dua kelurahan Jakarta Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lelang jabatan lurah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2013 tentang Seleksi Terbuka Camat dan Lurah. Selain itu yang menjadi faktor pendorong lelang jabatan untuk meningkatkan kualitas layanan publik yaitu tranparansi; akuntabilitas publik; infrastruktur dan teknologi. Sebaliknya yang menjadi faktor penghambat lelang jabatan yaitu adanya potensi petualangan jabatan yang menyebabkan turunnya kualitas layanan publik. Dari temuan peneliti anggaran juga menjadi faktor penghambat untuk mempercepat peningkatan kualitas layanan publik di kelurahan tersebut. Â  Kata kunci: reformasi birokrasi publik, lelang jabatan, kelurahan