Implementasi Kebijakan Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat Berdasarkan Peraturan Bupati Malang (Studi pada Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang) - Anis Syailirrohmah (Jurnal Administrasi Publik, 2016)
Abstract: Implementation of Policy in the Delegation Parts of Authorities of Regent to the Head of Subdistrict Based on Regent’s Regulation of Malang (Study in Subdistrict of Kepanjen District of Malang). The purpose of this research were to know implementation of low number 22 of 2015 on giving some authority from regent to subdistrict head especially in Kepanjen Subdistrict. The methods of this research used qualitative descriptive. While technique of collecting data through interview, observation and documentation. Analysis data consist of data reduction, data presentation, and data verification. The result of this research showed that implementation of law number 22 of 2015 on giving some authority from regent subdistrict head didn’t optimal yet. Researchers still find the some important things should be give more attention and correction from the government of Kepanjen subdistrict level and government of Malang Regency.   Keywords: implementation of policy delegation of authority, regent, head of subdistrct   Abstrak: Implementasi Kebijakan Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat Berdasarkan Peraturan Bupati Malang (Studi pada Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Bupati Malang Kepada Camat khususnya di Kecamatan Kepanjen. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, obeservasi dan dokumentasi. Dan tahap penganalisaan data melalui, reduksi datam penyajian data dan verifikasi data. Dari penelitian ini dapat diperoleh hasil bahwa implementasi Peraturan Bupatu Malang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat khususnya di Kecamatan Kepanjen masih berjalan kurang optimal. Peneliti masih menumakan adanya beberapa hal yang mesti mendapatkan perhatian lebih dan koreksi dari pemerintah baik di Kecamatan Kepanjen maupun di tingkat Kabupaten Malang. Kata kunci: implementasi kebijakan pendelegasian wewenang, bupati, camat