PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN YANG TIDAK DICATAT DI KANTOR CATATAN SIPIL (BURGERLIJK STAND) - Intan Sari Hutabarat; Jamaluddin J; Jumadiah J (JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH, 2020)
Studi ini bertujuan untuk mengetahui untuk menganalisis dasar dan pertimbangan hakim mengabulkan perceraian dari perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, dan untuk menganalisis akibat hukum yang timbul terhadap perceraian dari perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan membentuk keluarga. Dalam sebuah Perkawinan tentunya memiliki aturan-aturan yang sesuai dengan ajaran agama dan hukum yang berlaku di Indonesia, yang mana perkawinan mengutamakan keabsahannya dan juga harus diikuti oleh pengakuan negara yang tercantum menurut ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan yang berlaku. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data library resarch. Hasil penelitian diketahui bahwa Dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri No.487/Pdt.G/2018/PN.Mdn yang mengabulkan gugatan perceraian dari perkawinan yang tidak didaftarkan di kantor catatan sipil berlandaskan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1776K/PDT/2007 tanggal 28 Juli 2003 dengan menginterprestasikan secara fakultatif kedua ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dan memutuskan secara verstek.