IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR Studi Tentang Kepemilikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Oleh Pengelola Usaha Laundry di Kota Pontianak - ANGGI PERTIWI NIM. E01112026 (PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 2016)
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pencemaran Air Studi Tentang Kepemilikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Oleh Pengelola Usaha Laundry di Kota Pontianak. Permasalahan yang terjadi yaitu masih terdapat pengelola dan/atau pemilik kegiatan usaha laundry yang membuang limbah cair ke lingkungan tanpa diolah terlebih dahulu serta kurangnya pemahaman tentang IPAL. Fenomena ini diindikasikan mengenai lemahnya sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak sebagai implementor kebijakan. Penelitian ini mengunakan teori Donald Van Metter dan Carl Van Horn yaitu variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan. Hasil penelitian ini menunjukan ada tiga variabel yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pencemaran Air Studi Tentang Kepemilikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Oleh Pengelola Usaha Laundry di Kota Pontianak yaitu sumber daya manusia terkait jumlah pegawai pengawas Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak yang belum memadai, hal tersebut mengakibatkan sumber daya waktu untuk melakukan pengawasan maksimal dua kali dalam setahun, selanjutnya komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana mengalami kendala pada penyampaian informasi antara pelaksana kebijakan dengan target group, kemudian kondisi lingkungan ekonomi yaitu keterbatasan dana para pengelola usaha laundry untuk pengadaan IPAL, selain itu keluhan dari usaha laundry yang memiliki IPAL ialah biaya perawatan IPAL. Saran untuk penelitian ini adalah terkait sumber daya sebaiknya ada penambahan pengawai pengawas di Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak khususnya PPNS, terkait komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana adalah sebaiknya pembinaan dan sosialisasi perlu terus dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak agar seluruh pengelola usaha laundry sadar terhadap dampak limbah laundry bagi lingkungan, makhluk hidup dan kesehatan. Kemudian mengenai lingkungan sosial, ekonomi dan politik adalah sebaiknya pembiayaan operasional IPAL perlu direncanakan dan dianggarkan oleh pengelola usaha laundry serta dibuatnya Peraturan Walikota terkait turunan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pencemaran Air.  Kata-kata Kunci: Implementasi, Laundry, Limbah, Pencemaran dan IPAL.