Anak Pelaku Tindak Pidana yang Berstatus Sebagai Prajurit Siswa Dalam Militer - Mochamad Zaenal Fanani (Jurist-Diction, 2022)
AbstractThe Indonesian National Armed Forces (TNI) has a very difficult task which is to protect the entire Indonesian nation from external and internal threats as well as being the frontline for Indonesian defense. One of the requirements to become a member of the TNI is a minimum age of 17 years 9 months. This means that it is possible for a child who is under age to participate in the recruitment of prospective members of the TNI. Then a problem arises when a child who is underage commits a crime while they are still undergoing their first education to become a TNI soldier. By using a statutory and conceptual approach, clarity will be obtained about who has the authority to prosecute a student soldier of a criminal offender and who is also law enforcement. Military criminal law certainly applies to these student soldiers because they are subject to the Military Courts so that the trial is conducted in a Military Court, but because these student soldiers are still under the age of the examination process and the trial still refers to the principles of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System so that their rights as children remain fulfilled.Keywords: Student Soldiers; A Child Who Is Underage; TNI. AbstrakTentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki tugas yang sangat berat yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dari ancaman luar maupun dalam sekaligus sebagai garda terdepan pertahanan Indonesia. Salah satu persyaratan untuk dapat menjadi anggota TNI adalah paling rendah berumur 17 tahun 9 bulan. Artinya dimungkinkan seorang anak yang masih dibawah umur untuk ikut berpartisipasi dalam penerimaan calon anggota TNI. Lalu masalah timbul ketika seorang anak yang masih dibawah umur ini melakukan tindak pidana disaat mereka masih menjalani pendidikan pertama untuk menjadi seorang prajurit TNI. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual akan diperoleh kejelasan tentang siapa yang berwenang untuk mengadili seorang prajurit siswa pelaku tindak pidana yang belum dewasa dan bagaimana pula penegakan hukumnya. Hukum pidana militer tentu berlaku bagi prajurit siswa ini karena mereka tunduk pada Peradilan Militer sehingga persidangannya pun dilakukan di Pengadilan Militer, namun karena prajurit siswa ini masih dibawah umur proses pemeriksaan maupun persidangannya tetap mengacu pada prinsip-prinsip Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak agar hak-hak mereka sebagai anak tetap terpenuhi.Kata Kunci: Prajurit Siswa; Anak Dibawah Umur; TNI.