IMPLEMENTASI PASAL 2 AYAT 1 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 46/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 36/M-DAG/PER/9/2007 TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (Stu - Muhammad Auni Yafi Larausi (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2014)
Penulisan skripsi ini membahas tentang Implementasi Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 46/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. Hal ini dilatar belakangi perizinan usaha di bidang perdagangan merupakan salah satu alat bagi pemerintah untuk membina, mengarahkan, serta mengawasi kegiatan perdagangan menuju pada tertib usaha sehingga pada akhirnya pembangunan tersebut di atas dapat diwujudkan.Tujuan penelitian ini adalah pertama, Untuk mengidentifikasi dan menganalisis Implementasi Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 46/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan di Kabupaten Trenggalek. Kedua, Untuk mengetahui, menemukan, dan menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam mengimplementasikan Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 46/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan di Kabupaten Trenggalek. Metode pendekatan yangdipergunakan adalah yuridis sosiologis. Dan selanjutnya teknik analisis data yangdipergunakan adalah deskriptif analisis.Hasil penelitian menunjukkan Implementasi Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 46/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan di Kabupaten Trenggalek antara lain: Pertama, dilihat dari implementasinya Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 46/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sesuai dengan apa yang diteliti di lapangan, hal-hal yang sesuai dengan pasal tersebut telah dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Kedua, dilihat dari segi hambatan munculah dua faktor hambatan yang dialami Pemerintah Kabupaten Trenggalek, yaitu faktor penghambat internal dari dalam pemerintah dan faktor penghambat eksternal dari para pengusaha perdagangan dan keadaan alam serta budaya masyarakat.Menyikapi hal-hal di atas sudah seharusnya Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk melakukan kerja sama dengan pihak ketiga seperti Perguruan Tinggi Terdekat maupun LSM. Guna memperoleh tambahan dana maupun sumberdaya manusia dalam mensosialisasikan, pengarahan, serta pembinaan.Kata kunci: Implementasi, Keputusan Menteri, Perindustrian, Perdagangan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).