PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA MALANG NO 35 TAHUN 2013 TENTANG REKAYASA LALU LINTAS DI KAWASAN JALAN SUMBERSARI – JALAN GAJAYANA - JALAN MT. HRYONO – JALAN D.I PANJAITAN – JALAN BOGOR DALAM MENGURAI KEMACETAN (Studi di Dinas Perhubungan Kota Malang dan Di - Alfian Jaka Prasetya (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2014)
Peraturan Walikota ialah salah satu produk peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang bersifat lokal dan berlaku di daerah tempat produk hukum tersebut dibentuk yakni daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota. Kemajuan suatu daerah atau kota dapat diukur melalui kondisi lalu lintas yang mempunyai volume tinggi. Lalu lintas yang teratur dapat menunjukkan bahwa disiplin berlalu lintas dari penduduknya juga tinggi, maka dapat dikatakan pembangunan pada daerah tersebut berkembang secara baik. Kemacetan merupakan situasi maupun keadaan tersendatnya atau bahkan terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan melebihi kapasitas jalan. Kemacetan seringkali terjadi di kota-kota besar, terutama bagi kota yang tidak mempunyai transportasi publik yang baik atau memadai maupun ketidakseimbanganya kebutuhan jalan dengan kepadatan suatu penduduk.Untuk mengatasi kemacetan lalu lintas tersebut diperlukan pengaturan lalu lintas yang baik karena akan berpengaruh pada kenyamanan, kelancaran, dan keselamatan bagi pengendaranya. Salah satunya ialah adanya rekayasa lalu lintas yang merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan seluruh jaringan jalan guna peningkatan keselamatan ketertiban dan kelancaran lalu lintas.Kata Kunci : Peraturan Wali Kota, Rekayasa Lalu Lintas, Kemacetan.