TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS HAK MILIK ATAS TANAH DALAM UU NO. 5 TAHUN 1960 - Diah Permata Megawati; Patimah; Istiqamah (Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam)
Tanah memiliki fungsi sosial sebagaimana tertuang dalam dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Pemerintah sebagai penyelenggara fungsi pemerintahan mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan/keputusan dalam bidang pertanahan. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan Normatif yang didasarkan pada ketentuan undang-undang yang berlaku dan hukum islam. Pendekatan ini berusaha menjawab mengenai prepektif hukum islam terhadap kewenangan pemerintah dalam mengelolah hak kepemilikan atas tanah. Perubahan fungsi tanah yang semula sebagai tanah masayarakat menjadi tanah negara dengan dalih kepentingan umum dari pemerintah perlu dikaji agar tidak menimbulkan masalah-masalah yang merugikan salah satu pihak. Land has a social function as stipulated in the Basic Agrarian Law (UUPA). The government as the organizer of government functions has the authority to take action/decision in the field of land. This study uses the library method with a Normative approach based on the provisions of applicable law and Islamic law. This approach seeks to answer the precept of Islamic law on the authority of the government in managing land ownership rights. The change in the function of land which was originally as community land into Government land which in this case is based on the principle of social function and the principle controlled by the state needs to be studied so as not to cause problems to the detriment of one of the parties.