Analisis Profil Pendidikan Tinggi Menurut Pilar Kebijakan: Kasus Provinsi Bali Tahun 2008/2009 - Ida Kintamani Dewi Hermawan (Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 2010)
The aim of analysis of Higher Education Profile in Bali province is to understand the condition of higher education in Bali province with assessed by two milestones of educational policy as enclosed in Strategic Planning 2005-2009 and performance of higher education program. The result of analysis based on ideal standard shows that higher education in Bali province is not yet equity with value of 54,59%, not yet qualify with value of 43,92% and is still low performance of higher education with value of 49,25%. If it it compared to national standard, equity in higher education is 80,51% and quality is 100,11% bigger than national standard and higher education performance is 88,21%. The conclusion is higher education in Bali province evaluated using ideal standard is far away from hope but using national standard is very good. With this condition, it is suggested that government should give the priority to build higher education in Bali province, that is quality should be solved first then the equity of education.Â ABSTRAKTujuan analisis profil pendidikan tinggi di Provinsi Bali yaitu untuk memahami kondisi pendidikan tinggi di provinsi tersebut didasarkan pada dua pilar kebijakan pendidikan seperti tertuang dalam Rencana Strategi 2005-2009 dan kinerja program pendidikan tinggi. Hasil analisis menunjukkan bahwa pendidikan tinggi di Provinsi Bali menggunakan standar ideal masih belum merata dengan nilai capaian sebesar 54,59%, masih belum bermutu dengan nilai capaian sebesar 43,92%, dan kinerja pendidikan tinggi masih rendah dengan nilai capaian sebesar 49,25%. Bila dibandingkan dengan standar nasional maka pemerataan pendidikan tinggi sebesar 80,51%, mutu pendidikan tinggi sebesar 100,11% lebih besar daripada nasional, dan kinerja pendidikan tinggi telah mencapai 88,21%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bila pendidikan tinggi di provinsi Bali diarahkan ke standar ideal maka masih jauh dari harapan namun bila diarahkan ke standar nasional sudah cukup baik. Dengan kondisi seperti ini, disarankan agar pemerintah melakukan prioritas dalam pembangunan pendidikan tinggi di Provinsi Bali, yaitu mutu pendidikan harus dibenahi terlebih dahulu kemudian pemerataan pendidikan.