Civil Society dan Pendidikan Karakter Bangsa - Iskandar Agung; Rumtini -- (Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 2010)
The supported-community reform in Indonesia demanded strong actions for a nation democracy. In reality, however, the inner freedom for democracy is often challenged. Often, aspirations were expresse anarchisly, inresponsibly, and even destructively. The given freedom was often less understood and less accepted holistically. Implicitly, the reform in which intented to create an conducive climate of democracy will be difficult to address without an appropriatem undestanding and awareness over the meaning of the civil society with it’s own characteritics, cultures, and velues in the modern society. This article is intended to identify charateristics, cultures, and values of the civil society, particularly in education. Specifically, introduction to the civil society in education is important in an effort to identify a nation’s characters in a democratic, participative, reflective, thingking critically, to encourege the balancing power over the government. ABSTRAK Reformasi masyarakat madani di Indonesia menuntut tindakan yang kuat untuk demokrasi bangsa. Namun dalam kenyataannya, kebebasan dalam demokrasi sering mendapatkan hambatan. Seringkali, aspirasi ini diungkapkan anarkis, tidak bertanggung jawab, dan bahkan destruktif. Kebebasan yang diberikan sering kurang dipahami dan kurang diterima secara holistik. Secara implisit, reformasi ditujukan untuk menciptakan iklim kondusif demokrasi akan sulit untuk dicapai tanpa pemahaman yang sesuai sesuai dan kesadaran tentang arti karekteristik budaya, dan nilai-nilai masyarakat sipil dalam masyarakat modern. Artikel ini ditujukan untuk mengidentifikasi karakteristik, budaya, dan nilai-nilai masyarakat sipil, khususnya di bidang pendidikan. Secara khusus, pengenalan kepada masyarakat sipil dalam pendidikan penting dalam upaya untuk mengidentifikasi karakter suatu bangsa secara demokratis, partisipatif, reflektif, berpikir yang kritis, untuk mendorong keseimbangan kekuasaan atas Pemerintah.