Pertanggungjawaban Hukum Bagi Perusahaan Atas Batalnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Masa Pandemi Covid-19 - Hetiyasari, Hetiyasari (JURNAL USM LAW REVIEW, 2022)
This study aims to examine the company's liability from a legal point of view for the cancellation of a certain time work agreement during the covid-19 pandemic. This study uses a normative juridical research method. Based on Presidential Decree Number 12 of 2020 concerning the Determination of Non-Natural Disasters, the spread of Covid-19 is designated as a National Disaster. This is also guided by Law Number 4 of 1984 concerning Outbreaks of Infectious Diseases and Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management. The cancellation of a certain time work agreement as a result of the CoviD-19 pandemic, namely termination of employment by employers during the Covid 19 pandemic. The Covid 19 pandemic is used as a Force Majeure reason for employers to terminate employment. Force Majeure can legally be used as an excuse by business actors to lay off their workers. This is as stated in Article 164 Paragraph (1) of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban perusahaan jika ditinjau dari segi hukum atas terjadinya pembatalan perjanjian kerja waktu tertentu di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 ditetapkan sebagai Bencana Nasional. Hal ini juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Batalnya perjanjian kerja waktu tertentu akibat dari pandemi Covid-19, yaitu pemutusan hubungan kerja yang dilakukan pengusaha pada masa pandemi Covid 19. Pandemi Covid 19 dijadikan alasan force majeure bagi pengusaha dalam melakukan pemutusan hubungan kerja. Force Majeure secara sah dapat dijadikan alasan oleh para pelaku usaha untuk melakukan PHK kepada pekerjanya. Hal ini sebagaimana disebut dalam Pasal 164 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.