KETAATAN TERHADAP REGULASI KOEFISIEN DASAR BANGUNAN SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMINIMALISIR TERJADINYA DEGRADASI KUALITAS LINGKUNGAN KOTA SURAKARTA - RULLY RULLY (Jurnal Teknik Sipil dan Arsitektur, 2015)
Setiap kota akan dihadapkan pada kondisi yang akan menunjukkan bahwa ketersediaan lahan untuk menjadi lahan terbangun akan semakin terbatas, hal ini yang akan menjadi melatar-belakangi perlunya ketaatan regulasi terhadap koefisien dasar bangunan agar kualitas lingkungan tetap dapat terjaga dengan baik dan lestari. Permsalahannya menjadi semakin meningkat terjadi pada beberapa koridor jalan potensial yang ada di setiap kota, menyebabkan beberapa kegiatan investasi yang semakin marak berkembang, mencoba untuk dapat merancang setiap bangunan dengan memaksimalkan setiap bagian lahan yang telah diakuisisi, dapat memberi nilai lebih terhadap perhitungan ekonomis (sebagai bentuk upaya investasi yang menguntungkan). Tujuan yang dari penelitian ini adalah diperolehnya upaya untuk mensiasati dilakukan dalam kegiatan perancangan dan pembangunan, dengan mengambil celah pada setiap peraturan yang telah ditetapkan dalam Regulasi tentang Tata Bangunan dan Lingkungan yang berlaku pada setiap bagian kawasan dapat terjaga dengan baik. Metoda penelitian yang digunakan sebagai upaya untuk dapat merunut secara terstruktur aspek-aspek data, analisis, dan hasil yang ingin diperoleh dari kegiatan penelitian yang disusun berdasarkan hipotesis: prediksi atas dis-sinkronisasi pemanfaatan ruang yang dapat menyebabkan terjadinya degradasi kualitas lingkungan (hidup maupun binaan) pada suatu kota, dengan mengambil kasus Kota Surakarta, yang diorientasikan pada pembuktian dari hipotesis yang diajukan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah tersusunnya rancang-bangun dengan memaksimalkan ruang terbangun, dan meminimalkan ruang terbuka (termasuk di dalamnya berbagai ketentuan tentang keberadaan ruang terbuka hijau dan ketetapan tentang upaya yang harus dilakukan dalam menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup dan lingkungan terbangunnya. Bagi Kota Surakarta yang menjadi kasus dari penelitian ini, melalui kebijakan dari Dinas Tata Ruang Kota (DTRK), Tim Ahli BangunanÂ  Gedung (TABG) menjadi kunci strategis dalam mengawali setiap kegiatan rancang-bangun di Kota Surakarta agar tetap dapat menjaga berbagai kriteria dalam penataan bangunan dan lingkungan, sesuai dengan Ijin Peruntukan Ruang (IPR) untuk setiap usulan kegiatan perancangan bangunan gedung, khususnya yang diprakirakan akan memberi dampak yang signifikan bagi kepentingan aktivitas masyarakat di Kota Surakarta.