Kelembagaan pengelolaan ekowisata mangrove di Pantai Bali Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara - Muhtadi, Ahmad; Sitohang, Pesta Saulina (Acta Aquatica: Aquatic Sciences Journal, 2016)
Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan ekowisata mangrove dapat dilakukan dalam bentuk kelembagaan yang dibangun berbasis masyarakat. Kelembagaan dapat berupa  organisasi atau wadah (players of the game) dan aturan main (rules of the game) yang mengatur kelangsungan organisasi maupun kerjasama antara anggotanya untuk mencapai tujuan bersama. kajian ini diperlukan untuk membuat suatu model atau pola pengelolaan ekowisata mangrove berbasis masyarakat. Kajian ini dilakukan di ekowisata mangrove di Pantai Bali, Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara. Data yang dikumpulkan adalah kondisi sosial-ekonomi  dan kelembagaan masayarakat sekitar serta karakteristik pengunjung. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif terrhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Analisis kelembagan mengacu pada konsep kelembagaan dari Taryono (2009) dan Ruddle (1998). Hasil yang diperoleh adalah karakteristik usia masyarakat yang banyak memanfaatkan Pantai Bali tertinggi pada usia 20-29 tahun yaitu sebanyak 54%. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekowisata  mangrove, diperoleh 80%. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dilapangan diperoleh hasil karakteristik usia pengunjung yang paling banyak pada kisaran 20-29 tahun dengan latar belakangg pendidikan SLTA sebesar 65%. Saat ini terjadi dualisme pengelolaan mangrove antara masyarakat sekitar dengan PT. Obor. Perbaikan dalam struktur organisasi pengelolaan minawana menjadi langkah pertama dalam perbaikan pengelolaan. Oleh karena itu, pemerintah tentunya perlu memberikan kewewenangan terhadap Kelompok Tani Hutan sebagai organisasi resmi yang mengatur pengelolaan dilapangan. Langkah selanjutnya adalah perbaikan pengelolaan minawana adalah perbaikan dalam aturan main dalam pengelolaan. Aturan main ini terkait dengan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan terhadap pengelolaan minawana. Selain itu, tentunya sanksi atau imbalan apa yang diperoleh jika melanggar aturan yang ditetapkan.Community involvement in the management of mangrove ecotourism can be done in the form of community-based institutions are built. Institutions may be in an organization or container (players of the game) and rules (rules of the game), which regulates the survival of the organization as well as the cooperation between members to achieve a common goal. This study is required to make a model or pattern of mangrove community-based ecotourism management. The study was conducted in the mangrove eco-tourism in Bali Beach, District Talawi Coal County. The data collected is the socio-economic and institutional surrounding communities as well as the characteristics of the visitors. Data was analyzed using descriptive analysis terrhadap socio-economic conditions of society. Institutional analysis refers to the institutional concept of Taryono (2009) and Ruddle (1998). The results obtained are characteristic of the age of the people who are making use of the highest Bali Beach at the age of 20-29 years is 54%. Community involvement in ecotourism activities mangrove, gained 80%. Based on interviews conducted in the field result age characteristics of the visitors most in the range of 20-29 years old with a high school education background belakangg by 65%. When this happens the dualism between the surrounding community mangrove management with PT. Torch. Improvements in management organizational structure minawana be the first step in improving the management. Therefore, the government would need to give the authority to the Forest Farmers Group as an official organization governing the management field. The next step is to improve management of minawana is an improvement in the management rules. This rule is related to what can and can not do against minawana management. In addition, of course, sanctions or rewards what is gained if it violates the rules set.