KEJAHATAN KORPORASI: PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA - Nanda Melani; Shenti Agustini (Jurnal Komunitas Yustisia, 2021)
Peran korporasi dalam pembangunan bangsa sangat signifikan. Korporasi dapat dikatakan menjadi pilar bagi perekonomian bangsa. Korporasi sangat berpengaruh tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga social, politik dan lainya. Seiring berkembangnya zaman timbul kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. KUHP yang tidak mengenal korporasi sebagai subyek hukum membuka kesempatan bagi oknum untuk memanfaatkan celah hukum tersebut. Adapun peraturan yang mengatur mengenai pertanggung jawaban korporasi yang berlaku sampai saat ini dinilai kurang efektif dan efisien. Ketentuan yang secara jelas mengatur mengenai “corporate criminal liability” masih berada pada tahapan Rancangan KUHP. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil bahwa sistem pertanggung jawaban korporasi terdapat beberapa doktrin atau teori dalam menentukan pertanggung jawaban menentukannya. Teori tersebut antara lain “identification doctrine, aggregation doctrine, reactive corporate fault, strict liability dan vicarious liability.” Penelitian ini bertujuan untuk menambah pengetahuan mengenai pertanggung jawaban pidana oleh korporasi. Adapun penelitian ini mendukung untuk segera disahkannya Rancangan KUHP sebagai jawaban atas permasalahan hukum mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni yuridis normatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan. Adapun data data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari tulisan atau karya ilmiah baik berupa buku, jurnal, disertasi maupun literatur lainnya.