Kebatalan Surat Kesepakatan Perdamaian Tentang Nafkah Hadhanah yang Dilegalisasi Oleh Notaris (Analisis Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor: 677/Pdt.G/2019/Pa.Pdg) - Adinda Indah Rahayu; Wirdyaningsih Wirdyaningsih (Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, 2022)
Bapak dan Ibu dapat melakukan kesepakatan perdamaian mengenai kewajiban untuk membiayai dan memelihara anak dikarenakan perkawinan telah berakhir karena perceraian. Kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh para pihak dihadapan notaris merupakan salah satu perjanjian yang diharapkan mampu melahirkan kepastian hukum dan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Oleh karena itu perlu untuk meneliti dan menganalisis kekuatan pembuktian surat kesepakatan perdamaian serta kedudukan hukum di Pengadilan. Bentuk penelitian yang digunakan yuridis normatif yaitu penelitian yang secara khusus meneliti hukum dan mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis pada data sekunder untuk menjawab permasalahan. Hasil analisis adalah surat kesepakatan perdamaian yang legalisasi oleh notaris, mempuyai kepastian tanggal dan tanda tangan para pihak dan isi akta tersebut dan surat kesepakatan perdamaian batal demi hukum karena tidak sesuai dengan syarat-syarat sah perjanjian