Kajian Risiko Pendirian Industri Pengolahan Kopi di Provinsi Papua - Primahasmi Dalulia; Digitha Oktaviani Putri; Gatot Subroto; Kesumaning Dyah Larasati; Akhmad Raditya Maulana Fajrin (Journal of Industrial View, 2022)
Kebijakan pembangunan wilayah tahun 2020-2024 juga dijabarkan dalam tujuh (7) wilayah pembangunan, salah satunya Wilayah Papua. Dalam upaya pengembangan Pulau Papua, RPJMN tahun 2020-2024 menyebutkan arahan pengembangan komoditas unggulan di Provinsi Papua berupa kopi. Hal ini juga didukung oleh kondisi produktivitas yang baik pada ketiga komoditas tersebut. Dengan melihat kondisi produktivitas komoditas kopi yang menjadi prioritas pengembangan industry, maka tujuan dari kajian ini adalah memetakan risiko yang mungkin timbul karena adanya pengembangan industri manufaktur berbasis pengolahan kopi sebagai bagian dari analisis kelayakan pengembangan industry. Metode yang digunakan dalam kajian risiko ini adalah metode House of Risk. Metode ini mengacu pada integrasi aktivitas – aktivitas dalam supply chain. Metode yang diusulkan oleh ini merupakan gabungan dari metode Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) dan House of Quality (HOQ). Konsep FMEA diadopsi dalam mengkuantifikasi model risiko dan HOQ digunakan untuk memprioritaskan penyebab risiko (risk agents) mana yang dapat ditanganani terlebih dahulu. Selain itu, konsep HOQ digunakan pula dalam memilih preventive action yang paling efektif dilakukan dalam rangka minimasi dampak terhadap risiko tersebut. Pengolahan data dengan House of Risk 1 menghasilkan penyebab risiko yang secara signifikan, dimana pada HOR 1 dihasilkan nilai ARP yang tertinggi terdapat pada risiko yang berkaitan dengan kepemilikan lahan oleh masyarakat adat Papua. Hal ini dikenal dengan hak ulayat, dimana hak ulayat sampai saat ini belum ada penyelesaian yang sistematis terdokumentasi terkait dengan prosedur pendirian industry. Hasil ini selaras dengan hasil prioritas mitigasi risiko dimana pemerintah sebagai stakeholder utama perlu membuat model kebijakan yang dapat menjembatani kepentingan investor dan masyarakat adat sebagai pemilik lahan.