IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN CICALENGKA KABUPATENBANDUNG TAHUN 2019 - Heldi (Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial, 2021)
Untuk setiap Negara yang memberlakukan undang-undang dan peraturan perundang-undangan dalam pemerintahan, maka warga negara harus tunduk pada aturan-aturan yang ada di Negara tersebut. Ditegaskan oleh undang-undang yang dimaksudkan untuk menjamin dan melindungi semua hak warga negaranya, baik itu hak sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Untuk melindungi hak-hak warga negara pemerintah harus memberikan pelayanan dengan baik sehingga terciptanya negara yang sejahtera. Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Tahun 2019. Pelayanan Publik (public service) adalah suatu pelayanan atau pemberian kepada masyarakat berupa penggunaan fasilitas publik, baik jasa maupun non-jasa, yang dilakukan oleh organisasi publik dalam hal ini adalah pemerintah. Dalam pemerintahan, pihak yang memberikan pelayanan adalah aparatur pemerintahan dan seluruh kelengkapan kelembagaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Informasi berupa data yang dikumpulkan menggunakan teknik pengumpulan data dan teknik wawancara mendalam kepada pegawai di Kecamatan Cicalengka yang bertugas di bidang kepegawaian, dan studi dokumentasi resmi atas laporan kinerja lembaga pemerintah (LKIP) 2017 diperoleh dari kabupaten. Yag dalam pelayanan publik yang diberikan oleh LKIP Kabupaten pada tahun 2017 kualitas pelayanan publik mencapai 75,25% dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat yang dapat diartikan baik, namun untuk akuntabilitas kinerja indikator kinerja AKIP (akuntabilitas Instansi Pemerintah) kabupaten masih menginjak angka 15,71% dapat ditafsirkan sangat buruk. Implementasi kebijakan bagi peneliti sendiri menggunakan teori dai Edward III yang terdiri dari dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Cicalengka Masih adanya hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya, perlu mendapat perhatian khusus, sehingga Kabupaten Cicalengka sebagai fasilitator yang memfasilitasi masyarakat setempat harus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan untuk kepuasan masyarakat.