Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu: Menurut Hukum Ketenagakerjaan - Muhammad Regen Pohan (MLJ Merdeka Law Journal, 2020)
The government has begun to carry out reforms in all fields, including labor law. There has been a violation in the application of the Fixed Time Work Agreement (PKWT) system. The specified time working agreement (PKWT) which is implemented does not comply with or does not even refer to the PKWT rules stipulated in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. This research is normative legal research, namely a research method using finding the truth based on the law seen as a practice. In this study, primary data were used. The approach method used is an empirical juridical approach. The type of work agreement can be distinguished by the length of time agreed upon in the work agreement, which can be divided into PKWT and Indefinite Work Agreement (PKWTT). Supervision constraints occur as a result of the weakness of existing legal regulations, one of which is about work contracts. The work contract does not explain in detail what work was carried out, making it difficult to carry out supervision in the field.AbstraksPemerintah mulai melakukan reformasi dalam segala bidang, termasuk bidang hukum ketenagakerjaan. Telah terjadi pelanggaran dalam penerapan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dilaksanakan tidak sesuai atau bahkan tidak menga-cu kepada aturan PKWT yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini merupakan pene-litian hukum normatif, yaitu metode penelitian dengan cara menemukan kebenaran berdasarkan hukum dilihat sebagai prakteknya. Dalam penelitian ini digunakan data primer. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Jenis perjanjian kerja dapat dibedakan atas lamanya waktu yang disepakati dalam perjanjian kerja, yaitu dapat dibagi menjadi PKWT dan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Kendala pengawasan yang terjadi sebagai dampak dari lemahnya aturan hukum yang ada, salah satunya tentang kontrak kerja. Dalam kontrak kerja tidak dijelaskan secara rinci pekerjaan apa yang dilakukan, sehingga menyulitkan untuk melakukan pengawasan di lapangan. DOI: https://doi.org/10.26905/mlj.v1i2.5493