PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGENDALIAN INTERN TERHADAP NILAI INFORMASI PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH: (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka) - Wulan Riyadi; Ani Fitriani (JURNAL AKUNTANSI DAN SISTEM INFORMASI, 2021)
Provinsi Jawa Barat merupakan daerah yang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) nya selalu meraih tingkat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Berdasarkan IHPS 1 Tahun 2013 Kabupaten Majalengka mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2008-2012. Alasan BPK memberikan opini tersebut dikarenakan terdapat kelemahan pada sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan keuangan. Namun, pada tahun 2013-2019 Kabupaten Majalengka mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan pendekatan analisis deskriptif dan analisis verifikatif. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Responden dalam penelitian ini adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka yang berjumlah 84 orang. Pengujian instrumen penelitian dilakukan dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, analisis koefisien determinasi, uji kelayakan model dan uji hipotesis dengan bantuan program SPSS versi 21. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah dan pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.