KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR OBYEK PARIWISATA - Rahmat Akbar Kurniawan (SOCIETY, 2013)
Sekitar 8 persen dari ekspor barang dan jasa, berasal dari sektor pariwisata. Pariwisata pun telah menjadi penyumbang terbesar dalam perdagangan internasional dari sektor jasa, kurang lebih 37 persen. Termasuk 5-top exports categories di 83 persen negara WTO, sumber utama devisa di 38 persen negara. Pengembangan pariwisata Indonesia dengan keterlibatan banyak pihak perlu diatur dengan baik, hal ini telah dilakukan Pemerintah meskipun masih adanya kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki. Pola pengembangan yang terintegrasi dengan baik, khususnya dengan pemberdayaan masyarakat sekitar harus menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan pariwisata. Keterlibatan masyarakat sekitar selain memberi pendapatan untuk mereka juga akan mendorong mereka turut serta lebih intensif dalam pengembangan menuju pengembangan yang lebih baik. Seperti halnya konsep pariwisata berbasis masyarakat (CBT: community-based tourism) yang dikembangkan oleh Bank Dunia. Perlu ada aturan dari pemerintah baik pusat ataupun daerah untuk membuat aturan yang berisi kewajiban pengembangan pariwisata melibatkan dan memberdayakan masyarakatkan sekitar dengan proporsi tertentu semisal 30% dari sumber daya manusia yang diperlukan. Kemudian bila kapasitas masyarakat sekitar ternyata kurang memenuhi standar yang diperlukan, maka harus ada kesepakatan antara pemerintah dan investor agar kapasitas mereka dapat ditingkatkan agar mereka mampu masuk dalam standar yang diperlukan.