Politik Indonesia dan Otonomi Daerah - Ketaren, Amiruddin (PASAI, 2014)
Membicarakan konsep politik secara tradisional dapat dikatakan sebagai suatu bentuk dari sistem penyelenggaraan urusan publik. Konsep tersebut telah menghasilkan batasan-batasan yang menentukan sesuatu yang pantas atau tidak pantas dalam penyelenggaraan urusan publik.. Sementara manakala tingkah laku dari seseorang yang bersimbiosis dengan orang lain telah menghasilkan keterkaitan-keterkaitan, maka akan lahirlah suatu bentuk kekuasaan.Â Democratic Governance pada dasarnya adalah tata kelola yang demokratis dari suatu pemerintahan oleh rakyat dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat yang dijalankan oleh perwakilan-perwakilannya yang telah terpilih melalui mekanisme Pemilihan Umum.Â Karena sering terjadi gesekan-gesekan antara eksekutif dan legislatif didaerah, sehingga langkah-langkah penyelesaiannya banyak yang menggunakan Money Politics. Masalah lain yang berkembang berkenan dengan otonomi daerah adalah adanya sikap saling menyalahkan antara eksekutif maupun legislatif.