KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENERBITKAN IZIN MEMBANGUN DI KOTA SORONG - Belkin Heluka; Amiruddin Amiruddin; Nanik Purwanti (Jurnal Faksi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2019)
Studi ini bertujuan untuk mengetahui dalam studi kebijakan pembangunan.Kebijakan dalam suatu pembangunan tidak terlepas dariÂ  yang namanya pemerintah, Dalam arti pemerintah itu adalah suatu sistemÂ  atau wadah organisasi besar yang berperan penting dalam memutuskan kebijakan pembangunan tertentu yang akan didirikanÂ  baik dari masyarakat sipil dan masyarakat non sipil, mestinya tidak didirikanÂ  suatu bangunan tersebut jika tidak mempunyai surat izinÂ  dari pemerintahÂ Â  melalui Dinas terkaitÂ  pada khususnyaÂ  dibagian Dinas Pekerjaan Umum (DPU) ,berdasarkan peraturan perundang-undanganÂ  yang berlaku diÂ  Republik Indonesia.Dengan demikian penulis meneliti permasalahan iniÂ  selama kurang lebihÂ  satu bulan dari tanggal 22 Oktober s/d 19 November di dinas pu Kota Sorong. Selama penelitian penulisÂ  memperoleh beberapa hasil penelitianÂ  yang telah dilakukanÂ  penulis, benar bahwaÂ  dinas pu sangat-sangatÂ  berperan dalam ijin mendirikan bangunan mesti harus dibawahâ€Komandoâ€ pengawasan atauÂ  keputusan berdasarkan undang-undang yang berlaku ditanah air ini, dan melalui kebijakan tersebut masyarakat pada umumnyaÂ  telah mengikutiÂ  aturan norma tersebutÂ  kemudian berhasil mendirikan bangunan secara umum di kota sorongÂ  telah mendirikan 70% bangunan dan yangÂ  telah mendirikan bangunan namun yang tidak memiliki izin dari dinas pu hampir mencapai 100% untuk itu masyarakat harus berperan pentingÂ  dan mengambil bagian serta mengikuti aturan mendirikanÂ  suatuÂ  bangunan mestinyaÂ  harus ijin dariÂ  pemerintah kota sorong melalui dinas terkait yaitu Dinas Pekerjaan umum dengan bangunan tersebut yang akan didirikan tidak berstatus, kesannya adalahâ€illegalâ€.