HUBUNGAN LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF DAERAH DALAM PROSES PENETAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG - Diah Qomariah; Muhammad Ridha Suaib; Arie Purnomo (Jurnal Faksi : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2019)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan pola hubungan antara lembaga Eksekutif – Legislatif dalam perumusan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong dan untuk mengetahui proses fungsi DPRD dan Eksekuif dengan perubahan perda. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Pengambilan sampel dengan metode pengambilan sampel yang tidak acak (non probability sampling) maksudnya adalah untuk menyesuaikan dengan kriteria tertentu yang disebut juga pengambilan sampel bertujuan (purposive sampling). Dari hasil analisis yang dilakukan bahwa Pola hubungan Eksekutif dan Legislatif  sekarang ini telah terjadi Check and Balance, sehingga kedua lembaga ini dalam melaksanakan tugasnya selalu berhati-hati. Terlihat dalam pembahasan perumusan Perda tentang  Susunan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong Legislatif dan Eksekutif berlangsung lebih demokrasi. Dalam peranannya anggota DPRD secara nyata sebagai pelaku utama dalam rumusan kebijakan di daerahnya. Kebijakan-kebijakan itu antara lain dapat dilakukan dalam perumusan peraturan daerah dengan prakarsa anggota. Namun selama ini belum ada satupun peraturan daerah yang dirumuskan atas inisiatif dari  anggota DPRD Kabupaten Sorong. Yang mana  semua peraturan daerah masih  hasil rumusan dari Eksekutif (Pemda Kabupaten Sorong).