Peran Negara Dalam Perlindungan Hak Pekerja Perempuan Pada Pemenuhan Cuti Haid di Kota Cimahi - Dhita Ayu Pramesti; Wiwi Widiastuti; Fitriyani Yuliawati (Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, 2021)
Perkembangan Iptek dan keterbukaan akses perempuan ke dunia kerja berimplikasi meningkatnya partisipasi perempuan yang bekerja. Sebagaimana kesepakatan CEDAW, perlu adanya perlindungan peran dan kesehatan reproduksi yang dimiliki oleh perempuan. Penelitian ini menggunakan konsep Negara Hukum dan Ketidakadilan Gender. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan analisis deskriptif. Teknik pengambilan data menggunakan teknik wawancara.Pengaturan Cuti Haid, telah tertuang pada peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan. Akan tetapi berdasarkan penelitian ini, diketahui bahwa penerapan Cuti Haid di lingkungan kerja Kota Cimahi belum optimal. Pekerja perempuan yang akan mempergunakan Cuti Haidnya, mengalami ketidakadilan gender berupa diskriminasi dan kekerasan, subordinasi isu Cuti Haid, hingga stereotip negatif pengakses Cuti Haid. Selain itu, terdapat dominasi kuasa dari pihak perusahaan sebagai penyedia kerja. Posisi tawar pekerja perempuan dinilai rendah di mata perusahaan, terutama di tengah bonus demografi yang tinggi. Subordinasi kepentingan isu Cuti Haid ini pun terjadi baik di kalangan pekerja, serikat pekerja, dan juga instansi pemerintahan. Disfungsi pembinaan ketenagakerjaan dan pengawasan ketenagakerjaan menjadi bentuk abai negara dalam melindungi hak dasar pekerja perempuan. Bentuk abai negara dikarenakan tindakan dan alur perlindungan penegakan hak pekerja bersifat kasuistis.