PENERAPAN PASAL 8 AYAT 1 HURUF (F) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT IKLAN PENJUALAN KAVLING TANAH DI KOTA MALANG - Arsella Finishia (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2022)
Arsella Finishia, Yuliati, Setiawan Wicaksono Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: arsellaf@student.ub.ac.id ABSTRAK Dalam skripsi ini penulis mengangkat isu mengenai maraknya kasus iklan perumahan yang merugikan konsumen khususnya mengenai penawaran kavling tanah. Permasalahan yang akan diangkat penulis mengenai penerapan Pasal 8 Ayat 1 Huruf F Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berkaitan dengan iklan penjualan kavling tanah di Kota Malang. Peneliitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan terlibat langsung pada obyek yang diituju. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan penerapan pasal 8 Huruf (f) yang ditujukan untuk pelaku usaha belum secara optimal terlaksana yakni berkaitan dengan tanggung jawabnya dalam menyiarkan iklan, dasar-dasar beriklan sangat diperlukan guna mencapai tujuan dari adanya iklan kavling tanah yang baik dan informatif. Kemudian diketahui beberapa hambatan yang terjadi seperti kurangnya pemberdayaan dan sosialisasi kesadaran hukum konsumen dan pelaku usaha serta ditemukan juga upaya yang dapat dilakukan yakni Pelaksanaan fasilitasi penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan program khusus mengenai pengawasan iklan properti. Kata Kunci: Iklan menyesatkan, Kavling tanah, Perlindungan konsumen ABSTRACT This research aims to observe the rising trend of the sale of land plots that disadvantages consumers by studying the implementation of Article 8 Paragraph 1 Point F of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection regarding the sale of land plots in Malang city. This research is categorized as empirical-juridical methods that directly observed the objects concerned. The research results conclude that Article 8 Point F is not appropriately implemented in terms of the principles of advertisements for land plots, while informative and appropriate advertisements are paramount. Some impeding factors were also found such as the lack of empowerment, promotion, and awareness of the consumers and business people. Facilitating dispute resolution for the consumers can be taken as a measure through Consumer Dispute Resolution Agency and a special program to control advertisements for housing. Keywords: Misleading advertisement, land plot, consumer protection