PENERAPAN PASAL 33 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NO. 21 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PASAR RAKYAT, TOKO SWALAYAN DAN PUSAT PERBELANJAAN (Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul) - Farah Azza Rahma (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2022)
Farah Azza Rahma, Herlin Wijayati, Amelia Ayu Paramitha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: farahazza@student.ub.ac.id ABSTRAK Perizinan di berbagai daerah seringkali menemukan berbagai macam permasalahan dan hambatan dalam setiap pemberlakuan dan penerapannya, salah satu permasalahan perizinan yang paling banyak terjadi di Kabupaten Bantul adalah permasalahan penerapan perizinan terhadap toko swayalan dimana masih terdapat beberapa toko swalayan yang telah beroperasi sejak lama namun belum mempunyai izin sampai dengan sekarang. Padahal sudah diwajibkan untuk memiliki Izin Usaha Toko Swalayan sebagaimana yang telah diatur dalam dalam Pasal 33 Ayat (1) Peraturan Daerah Kab. Bantul No. 21 Tahun 2018. Penulisan ini dikaji menggunakan metode penelitian yuridis-empiris, sedangkan jenis data yang digunakan adalah jenis data primer yang didapatkan secara langsung melalui kegiatan tanya jawab dengan narasumber yang memiliki kompetensi dan wewenang di DPMPT wilayah Kabupaten Bantul, serta data sekunder yang didapatkan dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, tulisan ilmiah, teori para ahli, ataupun literatur lainnya yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Izin Usaha Toko Swalayan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam penerapannya serta mengetahui upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Izin Usaha Toko Swalayan, Pelaksanaan Hukum ABSTRACT This research is focused on the issue of permit issuance regarding several convenience stores operating without any permit, contravening the regulatory provision requiring the permit that legalizes the operation of the stores as in Article 33 Paragraph (1) of the Regional Regulation of the Regency of Bantul Number 21 of 2018. This research employed juridical-empirical methods with primary data directly obtained from interviews with competent informants in charge of the DPMPT in the Regency of Bantul and secondary data sourced from laws, official documents, books, and scientific papers, experts’ theories, or other related literature. This research aims to investigate the implementation of permit issuance for convenience stores by the Regional Government of Bantul Regency, several factors interrupting the implementation, and the measures taken to tackle issues by the government. Keywords: effectiveness of the law, business permit for convenience stores, law enforcement