TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGENAAN DISGORGEMENT PLANS SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN INVESTOR PASAR MODAL INDONESIA - Jacinta Elia Sugandi (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2022)
Jacinta Elia Sugandi, Sihabudin, Moch. Zairul Alam Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono No. 169 Malang e-mail: jacintasugandi@gmail.com ABSTRAK Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan terkait ketidaktepatan hukum dalam hal pengaturan oleh Otoritas Jasa Keuangan terkait upaya hukum yang ditempuh dengan pemberlakuan disgorgement plans dalam POJK Nomor 65/POJK.04/2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal. Melalui skema disgorgement yang termuat dalam POJK ini, OJK mendapat kewenangan untuk memerintahkan pihak yang melakukan pelanggaran di bidang pasar modal untuk mengembalikan keuntungan yang diperoleh secara tidak sah dan disalurkan kembali sebagai bentuk kompensasi terhadap investor yang dirugikan dari adanya tindak pelanggaran. Namun demikian, konsep disgorgement belum dikenal di dalam peraturan Indonesia, sehingga masih terdapat konflik norma penyelesaian pelanggaran di pasar modal ini karena sanksi yang dikenal dalam UU Pasar Modal masih sebatas sanksi pidana dan sanksi administratif. Berdasarkan hal tersebut di atas, Penulis mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana analisis kewenangan OJK dalam pengaturan disgorgement plans sebagai upaya perlindungan investor pasar modal Indonesia berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan? (2) Bagaimana pengaturan yang tepat terkait skema pemberian perintah pengembalian keuntungan tidak sah oleh OJK kepada pelaku kejahatan di bidang pasar modal? Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual dan dianalisis secara deskriptif analitis untuk memahami substansi peraturan perundang-undangan terkait. Dari Penelitian ini Penulis mendapat jawaban yakni bahwa: (1) Kewenangan OJK dalam pengenaan disgorgement didasarkan atas wewenang pengaturan dan pengawasan yang termuat dalam Pasal 6 UU OJK, sehingga dikeluarkannya POJK 65/POJK.04/2020 merupakan kewenangan komplementer dari kewenangan pengaturan, terutama untuk memberikan perlindungan terhadap investor pasar modal. (2) Disgorgement yang diterapkan dalam POJK 65/POJK.04/2020 memberikan peluang pilihan penyelesaian yang baru, sekaligus simplifikasi alur penyelesaian sehingga mewujudkan pengembalian ataupun pemulihan (restorative justice) investor maupun secara tidak langsung memberikan penghukuman maupun efek jera (retributive justice) bagi pelaku perlanggaran pasar modal. Namun demikian, masih terdapat kelemahan terkhusus dalam Pasal 9 POJK Nomor 65/POJK.04/2020 yang membuat norma penegakan hukum pasar modal tidak lagi menjalankan disgorgement dalam mekanisme penyelesaian. Dengan demikian pengaturan disgorgement lebih baik dilakukan dengan berlandaskan kekuatan eksekutorial melalui perintah yang dikeluarkan oleh OJK yang dimintakan penetapan dari Pengadilan, sehingga kemudian OJK berkewenangan untuk mengeksekusi mulai dari penentuan nominal kerugian sampai dengan penagihan. Kata kunci: disgorgement, OJK, kewenangan, perlindungan hukum, investor ABSTRACT This research investigates the issue concerning the inappropriateness in law over the regulation made by the Financial Services Authority regarding the legal remedies through the enforcement of disgorgement plans in the Regulation of Financial Services Authority Number 65/POJK.04/2020 concerning the return of Illegal Profit and the compensation for the Inventors’ Losses in Capital Market. Through the disgorgement pattern, the Financial Services Authority is authorized to instruct the party committing the violation in the capital market to return the profit that was not legally obtained before it would be paid as redress to the aggrieved investors. However, the concept of disgorgement is not recognized in the regulatory provisions in Indonesia, and such an absence sparks the conflict of norms in the settlement of violation disputes in the capital market since Law concerning Capital Market only regulates criminal and administrative sanctions. Thus, this research investigates: (1) How is the power of the financial services authority analyzed in the regulation regarding disgorgement plans to support the investors of the capital market in Indonesia according to Article 6 of Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority? (2) how is the instruction to return illegal profits regulated by Financial Services Authority to the violators in the capital market? This research employed normative-juridical methods, statutory, comparative, and conceptual approaches, and the data were analyzed in a descriptive technique to help understand the substance of related laws. The research results conclude that (1) the enforcement of disgorgement by the Financial Services Authority is based on the regulatory and supervisory authority as stipulated in Article 6 of Law concerning Financial Services Authority, and, thus, the issuance of POJK 65/POJK.04/2020 is complementary to the regulatory authority, especially to protect the investors in capital market, (2) Disgorgement implemented in POJK 65/POJK.04/2020 offers a new opportunity and simplifies the pattern of settlement to bring about restorative justice for the investors and, simultaneously, it is intended to give deterring effects or retributive justice to those violating the capital market. However, there is an issue in Article 9 of Regulation of Financial Services Authority Number 65/POJK.04/2020 that holds back the law enforcement in the capital market from implementing disgorgement in the settlement mechanism. Thus, disgorgement should be performed according to executorial power by the government, and this power is granted by Financial Services Authority with the interference of the court so that the Financial Services Authority will have the power to carry out executions ranging from the valuation of loss to money collection. Keywords: disgorgement, OJK, authority, legal protection, investors