PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI PEMERASAN DALAM JABATAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 878k/Pid.Sus/2016) - Oktavia Anggraini (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2022)
Oktavia Anggraini, Bambang Sugiri, Milda Istiqomah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: e.oktaviaanggraini@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 878K/PID.SUS/2016 yang memutus perkara tindak pidana korupsi pemerasan dalam jabatan menurut Pasal 12e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 20/2001) dan menginterpretasi makna frasa “menyalahgunakan kekuasaan” dalam konstruksi Pasal 12e. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik analisis deskriptif analitis, interpretasi sistematis, dan interpretasi gramatikal. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 878K/PID.SUS/2016 yang memutus bebas terdakwa dari dakwaan atas Pasal 12e sudah tepat, karena substansi perkara bukan merupakan tindak pidana korupsi pemerasan dalam jabatan melainkan pemalsuan surat dan penipuan. Selanjutnya dimaknai menyalahgunakan kekuasaan pada tindak pidana korupsi, bila seseorang menggunakan kekuasaan atau kewenangan yang melekat pada jabatan secara salah atau menyimpang dari tata laksana sebagaimana mestinya, sebagai halnya diatur dalam perundang-undangan, petunjuk kerja, instruksi dinas, serta kebiasaan serta bertentangan dengan maksud dan tujuan dari diberikannya kekuasaan pada kedudukan atau jabatan itu. Kata Kunci: Penyalahgunaan Kekuasaan, Tindak Pidana Korupsi, Pemerasan ABSTRACT This research aims to analyze the consideration made by the judge reflected on Supreme Court Decision Number 878K/PID.SUS/2016 over the case of blackmailing in corruption according to Article 12e of Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning the Amendment to Law Number 31 of 1999 concerning Corruption Eradication (UU 20/2001) and interpret the phrase “abuse of authority” in the construction of Article 12e. This research employed normative-juridical methods, and statutory and case approaches. The data were analyzed with a descriptive technique, systematic and grammatical interpretations. The research reveals that the court decision releasing the defendant from the sentencing based on Article 12 e is appropriate since the case was not within the purview of blackmailing but it was rather concerning falsification and fraud. A person is deemed guilty of abusing authority if he/she inappropriately uses the authority not according to legislation, SOP, official instructions, or accepted standards or not complying with the intention of the authority attached to the official position. Keywords: abuse of authority, corruption, blackmail