TINDAKAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PIDANA DAN HAM - Rahma Dian Sekar Pramesthi (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2022)
Rahma Dian Sekar Pramesthi, Milda Istiqomah, Solehuddin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono 169 Malang e-mail: rahmadiansekarp@gmail.com ABSTRAK Pada skripsi ini, Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Perspektif Tujuan Pidana dan HAM merupakan isu hukum yang dibahasa penulis. Alasan utama dipilihnya masalah tersebut adalah adanya pidana tambahan berupa tindakan kebiri kimia dalam Putusan Nomor 69/ Pid. Sus/ 2019/ PN. Mjk yang dijatuhkan kepada pelaku pemerkosaan terhadap beberapa anak di Mojokerto. Dalam hal ini timbul permasalah mengenai perbedaan pandangan yang mana melihat pidana tambahan tersebut dari sisi tujuan pidana dan HAM. Oleh karena itu banyak pihak yang menganggap bahwa tindakan kebiri kimia merupakan bentuk pidana yang absolut dan melanggar HAM. Sehingga penulis bertujuan menganalisis kebiri ini dalam perspektif tujuan pidana dan HAM. Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendeketan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interpretasi sistematis yaitu suatu metode analisis bahan hukum dengan cara menentukan makna suatu aturan hukum yang dihubungkan dengan peraturan-perundangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, kemudian dianalisis secara sistematis. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah disebutkan diatas bahwa tindakan kebiri kimia sesuai atau sejalan dengan teori gabungan, yang mana merupakan pembalasan dan penjeraan serta merupakan bentuk penolakan bagi terulangnya tindak kekerasan seksual anak. Tindakan kebiri kimia juga tidak semata-mata melanggar HAM dikarenakan pidana tersebut merupakan perwujudan dari pembatasan hak asasi manusia yang pelaksanaannya memperhatikan syarat-syarat sah yang ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu pembatasan hak asasi ini dianggap sah demi melindungi keaman serta ketertiban umum. Kata Kunci: tindakan kebiri kimia, kekerasan seksual terhadap anak, hak asasi manusia ABSTRACT This research topic departs from chemical castration as additional sentencing as in Decision Number 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk over rape against children taking place in Mojokerto. A problem regarding dissenting opinions about this additional sentencing from the perspective of criminal and human rights objectives arose following the case. Many parties see chemical castration as absolute punishment violating human rights. With this issue, this research aims to investigate: (1) the perspective of the criminal objectives in the imposition of chemical castration on a sex offender against children and (2) the perspective of human rights regarding the imposition of chemical castration on the sex offender raping children. This research employed normative-juridical methods and statutory and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary data were obtained and analyzed by using a systematic interpretation that determines the meaning of a regulation connected further to the laws related to the legal problem studied. The research concludes that chemical castration complies with integrated theories, where it is intended to impose deterring effects and to reduce any likelihood of repeated offense against children. This cannot be deemed violating human rights recalling that it is only intended to restrict the human rights according to valid conditions set forth in the law. Thus, chemical castration is deemed legally accepted for the sake of safety and social order. Keywords: chemical castration, sexual violence against children, human rights