TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL 3 UNDANG – UNDANG TINDAK PIDANA PEMBERANTASAN KORUPSI TERHADAP ANGGOTA DPRD KOTA SURABAYA (Studi Putusan Nomor : 131/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY) - Rifki Makarim Mohammad As (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2022)
Rifki Makarim Mohammad As, Prija Djatmika, Eny Harjati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono 169 Malang e-mail: rifkimakarim1301@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini memuat mengenai studi kasus tindak pidana Korupsi Putusan 131/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY oleh anggota DPRD Kota Surabaya. Pokok permasalahan terkait penggunaan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 813K/Pid/1987 sebagai dasar pertimbangan hakim pada penerapan Pasal 2 (1) dan Pasal 3 UU PTPK sebagaimana dakwaan penuntut umum. Dalam hal ini, penggunaan dasar aturan dalam pertimbangan Majelis Hakim sangat penting lantaran hal ini akan mensugesti bentuk pertanggungjawaban pidana terdakwa. Tujuan dari pembahasan ini ialah untuk mengetahui kesesuaian atau ketepatan penggunaan Pasal 3 serta pemenuhan tujuan hukum didalamnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan statute approach. Adapun Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum utama; sekunder, dan; tersier; dengan teknik penelusuran studi kepustakaan dan metode interpretasi sistematis dalam analisisnya. Melalui penelitian ini didapati hasil yaitu penggunaan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 813K/Pid/1987 sebagai dasar pertimbangan hakim telah tidak relevan dikarenakan telah ada SEMA No. 3 Tahun 2018 yang memberikan pedoman penggunaan kedua Pasal tersebut dengan Dasar Nilai Kerugian Negara. Kemudian dari perspektif tujuan hukum didapati bahwa Majelis Hakim lebih mengedepankan aspek keadilan dari pada aspek kemanfaatan atau kepastian Hukum. Aspek keadilan dapat terlihat dengan bentuk dan beban pertanggungjawaban terhadap diri terdakwa yang berdasarkan dengan legalitas peraturan perundang – undangan, keilmuan serta hal lainnya yang ada dipersidangan. Sementara pada aspek kemanfaatan dan kepastian tidak dapat terwujud dengan optimal karena dalam pertimbangan hukum tidak menggunakan dasar hukum yang relevan atau terbaru serta beban dan bentuk pertanggungjawaban pidana yang seharusnya lebih dapat optimal khususnya dalam hal upaya pemulihan asset kerugian negara sebagaimana yang menjadi program nasional. Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3 UU PTPK, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 813K/Pid/1987, Tujuan Hukum ABSTRACT This research studies Decision Number 131/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY regarding corruption as a crime committed by the members of DPRD of Surabaya city. This problem is related to the jurisprudence of the Supreme Court Number 813K/Pid/1987 as the basic consideration made by the judge regarding the implementation of Article 2 (1) and Article 3 of Law concerning Corruption Eradication in an indictment issued by the general prosecutors. The basic regulation on which the consideration of the judge is based is deemed essential since it affects the decision taken regarding the liability of the defendant. This research aims to investigate the relevance of the reference to Article 3 and the fulfillment of the legal objectives therein. With juridical-normative methods and a statutory approach, this research employed primary, secondary, and tertiary data obtained from library research, and these data were further analyzed based on systematic interpretation. The research reveals that referring to the jurisprudence of Supreme Court Number 813/Pid/1987 as the basic consideration taken by the judge is deemed no longer relevant due to the issuance of Circular Letter of Supreme court Number 3 of 2018 that sets the guidelines of using the two articles concerning the basic values of the state’s loss. From the perspective of legal objectives, the panel of judges prioritized the aspect of justice over the benefit or legal certainty. Justice aspect is more reflected in the form and the weight of liability held by the defendant according to the legality of the legislation, science, and other matters at court, while the benefit and legal certainty cannot be optimally brought about because the consideration referred to the irrelevant or old legal basis. The weight and form of the liability should be optimal in terms of the recovery of assets regarding the state’s loss that should be in line with the national program. Keywords: corruption, Article 3 of Law concerning Corruption Eradication, jurisprudence of Supreme Court Number 813K/Pid/1987, legal objectives