PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KONSUMEN TERKAIT KLAUSULA BAKU DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE (STUDI KASUS DI KOTA MALANG) - Riska Resita (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2022)
Riska Resita, Yuliati, Djumikasih Fakultas Hukum,Universitas Brawijaya Jl. MT.Haryono No.169 Malang, 65145 e-mail: riskaresita@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa adanya perlindungan hukum terhadap hak konsumen mengenai penerapan klausula baku dalam transaksi jual beli online dan Mengetahui pelaksanaan pengawasan terhadap penerapan klausula baku dalam transaksi jual beli online oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Malang. Terdapat ketentuan yang mengatur penerapan klausula baku dalam UUPK dan PP PMSE. Namun ketentuan ini tidak secara spesifik mengatur mengenai ketentuan klausula baku digital, khususnya dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen selaku lex specialis. Kondisi ini menyebabkan banyak pelaku usaha yang terus memberlakukan ketentuan klausula baku digital yang dilarang dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi konsumen online khususnya pengguna aktif dalam perdagangan online di Kota Malang. Adapun jenis penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data menggunakan teknis wawancara dan teknik kuisioner. Data primer dan data sekunder yang diperoleh penulis dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Dari hasil penelitian dengan penulis mendapatkan jawaban bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Malang dan Lembaga Perlindungan Konsumen di wilayah Kota Malang tidak memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen yang dirugikan oleh penggunaan klausula baku dalam transaksi jual beli online, Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum dapat mengatasi permasalahan ini dan belum terdapat ketentuan peraturan hukum yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli online. Selain itu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Malang sebagaimana dalam melakukan implementasi Pasal 52 huruf a UUPK juga belum terdapat tindakan dalam melakukan pengawasan secara langsung terhadap klausula baku. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Klausula Baku, Transaksi Jual Beli Online ABSTRACT This research investigates the legal protection of consumers’ rights regarding the implementation of the standard clause concerning online transactions and the implementation of supervision over the enforcement of the standard clause governing online transactions by the Consumer Dispute Resolution Agency in Malang city. There are some provisions governing the enforcement of the standard clause as intended in Consumer Protection Law (UUPK) and Government Regulation concerning Electronic System-based Trade (PP PMSE), but these provisions do not specifically regulate the digital standard clause as lex specialis in Consumer Protection Law. This seems as if it allowed entrepreneurs to adhere to the provision of the digital standard clause proscribed by Article 18, and this condition has sparked a problem for online consumers, especially those actively involved in online trade in Malang city. This research employed empirical-juridical methods with socio-juridical approaches. The research data were obtained from interviews and questionnaires. Both primary and secondary data were analyzed using descriptive analysis. The research results conclude that Consumer Dispute Resolution Agency in Malang and Consumer Protection Agency do not give any effective protection to the aggrieved consumers for what is caused by standard clause users in online transactions. Consumer Protection Law has not resolved this problem and there are no regulatory provisions specifically governing consumer protection in online transactions. Moreover, no direct supervision is given by the dispute resolution agency as intended in Article 52 letter a of UUPK. Keywords: Legal Protection, Standard Clause, Online Transactions