PENGATURAN STANDAR PEMERIKSAAN PENYANDANG DISABILITAS PADA PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Lintang Rachmi Andrianti (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2022)
Lintang Rachmi Andrianti, Istislam, Anindita Purnama Ningtyas Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: lintangrachmi@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaturan standar pemeriksaan bagi penyandang disabilitas pada proses penyelidikan dan penyidikan di Kepolisan Republik Indonesia (Polri) yang mengakomodasi hambatan penyandang disabilitas serta pengaturan standar pemeriksaan bagi penyandang disabilitas yang ideal berbasis perlindungan hukum pada proses penyelidikan dan penyidikan di Polri. Adanya standar pemeriksaan merupakan kewajiban lembaga penegak hukum termasuk Polri dalam menyediakan akomodasi yang layak sesuai amanat Pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juncto Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Di mana akomodasi yang layak terdiri atas akomodasi pelayanan yang salah satunya meliputi penyediaan standar pemeriksaan. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan penelitian perundang-undangan melalui sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual melalui pandangan ahli. Analisis bahan hukum menggunakan teknik analisis perspektif mengenai standar pemeriksaan yang seharusnya berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa diperlukan pengaturan secara khusus mengenai Standar Pemeriksaan berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengakomodasi hambatan dan kebutuhan penyandang disabilitas meliputi kualifikasi penyidik, fasilitas bangunan gedung, pelayanan serta prosedur pemeriksaan yang dalam pembuatan dan pengembangannya perlu melibatkan peran serta organisasi penyandang disabilitas. Kata Kunci: Standar Pemeriksaan, Hambatan Penyandang Disabilitas, dan Perlindungan Hukum ABSTRACT This research describes and analyzes the regulations governing the standards of investigating people with disabilities in the process of inquiry and investigation in the Indonesian National Police that accommodates disabled people and ideal standards of investigation for the disabled based on legal protection in the processes. These standards are the responsibility of law enforcers, including the Indonesian National Police in terms of the provision of decent standards according to the mandate mentioned in Article 36 of Law Number 8 of 2016 concerning People with Disabilities in conjunction with Article 2 of Government Regulation Number 29 of 2020 concerning Decent Accommodation for People with Disabilities in a judicial process. Decent accommodation involves setting up the standards of investigation. This research employed normative juridical methods, a statutory approach through the synchronization and harmonization of laws, and a conceptual approach that takes into account the experts’ notions. The legal materials were analyzed based on a perspective method concerning decent investigating standards according to the laws applied. The research results reveal that specific regulations are required to set up the investigating standards, such as SOP that accommodates the obstacles and the needs of disabled people. The SOP deals with the qualification of inquirers, building facilities, services, and the procedures of investigation that also require the role and organization of people with disabilities. Keywords: investigating standards, obstacles for people with disabilities, legal protection