PENERAPAN WAJIB VAKSIN BAGI PENGUNJUNG HOTEL DI KOTA MALANG BERDASARKAN INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 43 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4 , LEVEL 3, DAN LEVEL 2 CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH JAWA DAN BAL - David Prabowo Putra (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2022)
David Prabowo Putra, Istislam, Dewi Cahyandari Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya e-mail: davidprabowo@student.ub.ac.id ABSTRAK Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini, yaitu mengenai (1) Bagaimana penerapan wajib vaksin bagi pengunjung hotel di Kota Malang berdasarkan Instruksi Dalam Negeri Nomor 43 tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali? Dan (2) Apakah hambatan dan solusi yang dihadapi serta dilakukan oleh masyarakat, pemerintah di bidang pariwisata dan pengembangan ekraf disporapar Kota Malang dan hotel yang bersangkutan? Dari kedua permasalahan tersebut penulis mengkaji dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan Teknik memperoleh data wawancara (interview) dengan alat penelitian yang berupa daftar pertanyaan (questioner) . Dalam melakukan wawancara, penulis melakukan purposive sampling yang berarti pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu dan responden yang digunakan dalam melakukan wawancara adalah Pengelola Hotel di Kota Malang. Dalam melakukan teknik analisis data kualitatif dimana metode analisis yang dilakukan adalah penguraian data secara bermutu dalam bentuk paragraf yang logis, runtut, teratur, efektif, dan tidak tumpang tindih serta sistematis dengan harapan dapat mempermudah pembaca dalam menginterpretasi data dan analisis yang dilakukan oleh penulis. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa penerapan wajib vaksin bagi pengunjung hotel di Kota Malang masih belum terlaksana dengan maksimal. Hal ini terjadi karena berbagai alasan seperti masih banyak masyarakat yang belum melakukan vaksinasi. Kemudian pihak hotel tidak ingin kehilangan tamu hotel. Sehingga, hotel lebih fleksibel terhadap aturan yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri. Dengan adanya peraturan ini hotel mengalami berbagai hambatan seperti menurunnya tingkat okupansi pengunjung hotel. Meningkatnya biaya operasional akibat pembelian disinfektan , pembelian masker, dan menyediakan hand sanitizer di berbagai tempat. Kata Kunci: Penerapan, Wajib Vaksin, Hotel, Instruksi Menteri Dalam Negeri ABSTRACT This research investigates (1) how is the implementation of the rule that requires hotel guests in Malang city to be vaccinated according to the instruction of Home Affairs Minister Number 43 of 2021 concerning Social Restriction Level 4, Level 3, and level 2 of Corona Virus Disease 2019 in Java and Bali? And (2) what obstacles and solutions are faced and given by the members of the public, tourism minister, and the creative class of disporapar of Malang city and hotels? These two problems were studied with socio-juridical methods that obtained data from interviews based on distributed questionnaires. The purposive sampling technique was performed to collect particular samples and the respondents involved were those in charge of hotel management in Malang city. Data were analyzed in qualitative technique by presenting the paragraphs of the interview results in logical structured, coherent, effective, and systematic forms to enable readers to easily interpret the data analysis result. The research reveals that the application of this requirement is not optimally implemented due to several conditions where several guests have not been vaccinated and the hotels are more focused on receiving as many guests as they possibly can. Thus, hotels see it as more flexible to comply with the regulation of the Home Affairs Minister. The regulation, however, has reduced the number of guests coming to the hotels, and the hotels have to spend more on disinfectants, masks, and hand sanitizers to be placed at every corner. Keywords: Implementation, Mandatory Vaccines, Hotels, Instructions of the Minister of Home Affairs