PP 48 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN SEBELUMNYA TENTANG PNBP DEPAG DITINJAU MASLAHAH - Siti Juryati; Ahmad Dibul Amda; Busman Edyar (Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 2022)
Permasalahan utama penelitian ini adanya perubahan ketentuan PP Nomor 48 Tahun 2014 menjadi PP Nomor 47 Tahun 2004 Tentang PNBP apakah perubahan peraturan ini sejalan dengan maslahah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian library research, sumber data diperoleh dari literature kepustakaan. Data penelitian ini dihimpun dengan menggunakan pendekatan normatif adapun metodenya adalah tehnik analisis deskriptif. Penelitian ini menemukan dua hal yaitu terdapat perubahan biaya nikah yang dilakukan diluar KUA atau diluar hari jam kerja dikenakan biaya nikah yang dilakukan diluar KUA atau diluar hari jam kerja dikenakan biaya pencatatan nikah sebesar enam ratus ribu rupiah sedangkan untuk pernikahan yang dilakukan di KUA dikenakan tarif nol rupiah ini juga berlaku bagi warga negara yang tidak mampu baik dari ekonomi maupun korban bencana alam. Analisis maslahah dari segi nash perubahan peraturan sejalan dengan kaidah meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan, dari sisi kehadiran menurut ketentuan hukum Islam perubahan ini terdapat banyak maslahahnya karena dilihat dari alasan perubahan untuk peningkatan pelayanan pencatatan nikah, menghilangkan ketidaklayakan pelayanan pencatatan nikah serta profesi yang membutuhkan profesionalitas serta pengalaman yang mendalam serta terhindar dari tindakan gratifikasi dan dari segi maksud usaha mencari dan menetapkan hukum maka dikategorikan maslahah dengan tujuan memelihara jiwa, memelihara harta dan memelihara keturunan.