HARMONISASI DAN SINKRONISASI FASILITAS PENANAMAN MODAL PASCA PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DI PROVINSI ACEH - Farah Diba; Azhari Yahya (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan, 2021)
Abstrak – Dilakukannya penelitian ini guna menjelaskan pengaturan secara detail fasilitas penanaman modal di Provinsi  Aceh  sebelum  diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja  dan penyesuaian  fasilitas  penanaman  modal  di  Provinsi  Aceh  pasca  pemberlakuan  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja.  Dari  bahan  terkumpul  diperoleh  bahwasannya  fasilitas  penanaman  modal yang  dialokasikan  oleh  pemerintah  Aceh  “dianggap”  kurang  memadai  yang  mengakibatkan  keraguan  para investor  melakukan  aktivitas  penanaman  modal  di  Provinsi  Aceh,  salah  satu  contohnya  adalah  kurangnya insentif  untuk  perusahaan  eksisting  di  KEK  ARUN  dan  besarnya  pajak  bahan  mineral.  Faktor  yang menyebabkan hal tersebut terjadi juga diakibatkan Aceh sendiri belum mempunyai aturan khusus terkait besaran jumlah fasilitas penanam modal yang diberikan. Kemudian pemerintah Aceh belum melakukan harmonisasi dan sinkronisasi  pemberian  fasilitas  penanaman  modal  seperti  yang  diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Cipta Kerja. Disarankan kepada pemerintah Aceh untuk menyusun peraturan gubernur berkaitan dengan penambahan fasilitas penanaman modal, seperti keringanan pajak bagi para penanam modal dan  mengurangi besaran pajak. Upaya  ini  berlandaskan  Pasal  181  ayat  (2)  Undang-Undang  Cipta  Kerja  dimana  mengharuskan  pemerintah daerah melakukan harmonisasi dan sinkronisasi setiap peraturan daerah/ peraturan kepala daerah. Kata  Kunci  :  Fasilitas  Penanaman  Modal,  Harmonisasi,  Penanaman  Modal,  Sinkronisasi,  Undang-Undang Cipta Kerja.