PERENCANAAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA DESA STUDI KASUS DESA WUKIRSARI, IMOGIRI, BANTUL, DIY - Hidayat, Syarif; Nurhidayatullah, Danang; Zain, Herlina Muzanah (JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah), 2022)
Bergulirnya alokasi dana desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memberikan angin segar terhadap desa di Indonesia. Tujuan pemberian dana desa ini diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan  berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu amanat dari Undang-Undang Desa, dibutuhkan kebijakan yang mendukung proses pembangunan masyarakat. Adanya dana desa memiliki peran penting dalam penyusunan kebijakan dari pemerintah desa untuk membangun kesejahteraan masyarakat, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang efektif dan efisien. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses perencanaan pengelolaan kebijakan dana desa, strategi kebijakan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui dana desa, dan dampak dari pengelolaan dana desa dalam membangun kesejahteraan masyarakat di Desa Wukirsari. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi lapangan. Informan pada penelitian ini adalah pemerintah desa, BPD, dan masyarakat. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis perencanaan dan kebijakan ini difokuskan pada pengelolaan dana desa. Hasil dari penelitan ini menunjukkan bahwa pengelolaan kebijakan dana desa di Desa Wukirsari telah sesuai dengan regulasi yaitu Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, mulai dari proses perencanaan kebijakan, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui dana desa, pemerintah desa membuat perencanaan kebijakan melalui program-program yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahunnya. Perencanaan kebijakan ini berpedoman pada regulasi dalam Permendes PDTT yang mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa. Sedangkan dampak kesejahteraan dari pengelolaan dana desa ini telah dirasakan oleh masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, dukungan produk unggulan desa, serta penguatan ekonomi masyarakat miskin.