Governance Networks Dalam Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Data Kependudukan Guna Mewujudkan Single Identity Number - Rahma Ridha Rofita (Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 2022)
Identitas berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ciri-ciri atau keadaan khusus yang disebut juga jati diri. Identitas tersebut menjadi cerminan diri dan juga penting sebagai pengakuan atas diri seseorang. Melalui sistem pencatatan sipil dalam administrasi kependudukan, negara menyetujui keabsahan identitas pribadi dan status hukum penduduk yang diatur dalam UU Adminduk, serta dituangkan dalam bentuk Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan dokumen kependudukan. NIK dalam hal ini ditujukan untuk menjadi Single Identity Number Sebagaimana sifatnya melekat permanen pada seseorang untuk seumur hidup. Untuk itu, NIK juga merupakan kunci utama dalam verifikasi dan validasi identitas seseorang. Untuk mencapai kesepahaman terkait NIK sebagai single identity number, penting bagi Ditjen Dukcapil untuk membuat lembaga lain memercayai ketunggalan NIK sebagai identitas yang merepresentasikan setiap orang. Melalui proses verifikasi dan validasi identitas penduduk dalam pemberian layanan publik ini, data kependudukan yang dikumpulkan melalui perekaman KTP-el dan dokumen administrasi lainnya dapat dimanfaatkan untuk menuju single identity number, sekaligus memberikan dasar dalam integrasi administrasi. Ditjen Dukcapil dalam hal ini diposisikan sebagai katalisator dalam membentuk jaringan multiorganisasional melalui kebijakan pemanfaatan data kependudukan. Governance networks yang terjalin dalam implementasi kebijakan pemanfaatan data kependudukan bertujuan untuk membangun ekosistem single identity number, dimana ekosistem tersebut meliputi ekosistem di pemerintahan, ekosistem di swasta, ekosistem di perguruan tinggi, ekosistem di industri keuangan. Melalui pembangunan ekosistem dimana berbagai sektor terhubung dalam rangka verifikasi dan validasi identitas penduduk, pemanfaatan data menjadi pintu masuk bagaimana agar single identity number tersebut dapat terimplementasikan dengan baik. Di sisi lain, hubungan kemitraan atau kerja sama dengan pengguna juga memiliki resistensi yang cukup tinggi terhadap digunakannya NIK sebagai single identity number, dimana ego sektoral atau silo mentality masih cukup kuat. Selain itu, masih banyaknya pengguna yang belum menggunakan data Dukcapil, misalnya baru 10% lembaga pendidikan yang sudah melakukan kerja sama pemanfaatan data kependudukan. Selanjutnya, di sisi internal Ditjen Dukcapil, SOP yang mengatur kesinambungan antar subdit belum ada dan SOP yang mengatur sistem kerja di dalam subdit sudah tidak relevan. Kepatuhan pengguna terhadap pemenuhan kewajiban dalam kerja sama juga belum maksimal, serta kurang memadainya sumber daya untuk melakukan evaluasi dibandingkan dengan banyaknya pengguna, sehingga sulit dilakukan analisis terhadap evaluasi dan monitoring implementasi kebijakan pemanfaatan data kependudukan.