#ReformasiDikorupsi: Emergence and Failure - Luthfi Diar Adhipermana; Nur Iman Subono (Komunikologi: Jurnal Pengembangan Ilmu Komunikasi dan Sosial, 2022)
AsbtrakSeptember 2019 menandai protes besar terhadap negara di Indonesia dan sering disebut sebagai protes terbesar sejak Reformasi, dari protes tersebut muncul #ReformasiDikorupsi, tetapi mereka gagal untuk mempertahankan resiliensi terhadap negara. Tulisan ini mencoba menjawab dua pertanyaan, pertama bagaimana dan mengapa #ReformasiDikorupsi muncul, kedua menapa #ReformasiDikorupsi gagal mempertahankan resiliensinya di hadapan negara. Tulisan ini akan menggunakan perspektif Teori Diskursus Politik dan Analisis Diskursus untuk menganalisa data guna menjawab dua pertanyaan di atas. Tulisan ini berargumen bahwa #ReformasiDikorupsi muncul dari tuntutan-tuntutan yang diabaikan oleh negara dan konstruksi #ReformasiDikorupsi dumungkinkan oleh satu kejadian dislokasi yang dapat dilihat sebagai upaya pelemahan KPK oleh negara dan rencana merevisi RKUHP yang secara langsung “mengancam” berbagai identitas. Kemudian, tulisan ini juga berargumen bahwa #ReformasiDikorupsi gagal mempertahankan resiliensinya karena hubungan mereka yang tidak jelas dan ambigu pada negara, atau hubungan antagonisme semu terhadap negaraAbstractSeptember 2019 marks a large mass protest towards the state in Indonesia and is often referred to as the largest mass protest since the Reformasi, from that mass protest #ReformasiDikorupsi emerges, yet it failed to maintain its resiliency to oppose the state. This article seeks to answer two questions, first how and why #ReformasiDikorupsi emerges, second why #ReformasiDikorupsi failed to maintain their resiliency towards the state. This article utilized the perspective of Political Discourse Theory and Discourse Analysis to analyze the data to answer those questions. This article argued that #ReformasiDikorupsi emerged from the demands that had been ignored by the state and the construction of #ReformasiDikorupsi made possible by a dislocation event which can be seen as an attempt to weaken KPK by the state and a plan to revise the criminal codebook which directly “threaten” vast amount of identity. Furthermore, this article also argued that #ReformasiDikorupsi failed to maintain their resiliency towards the state due to their unclear and ambiguous relation towards the state, or pseudo-antagonistic relationship towards the state.