Adat Perkawinan Beda Kasta dalam Perspektif Hak Asasi Manusi di Kei, Maluku Tenggara - Helena Jalnuhuubun; Fricean Tutuarima; Ridwan Hatala (Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Budaya, 2022)
Penelitian ini merupakan suatu penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat adat desa taar tentang bagaimana dampak perkawinan beda kasta dipandang dari perspektif hak asasi manusia dan untuk mengetahui bagaimana solusi tentang perkawinan beda kasta di Kei sebagai tujuan menegakan hak asasi manusia yang ada. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Taar Kecamatan pulau dullah selatan Kota Tual. Pengambilan data primer dilakukan malalui wawancara terhadap sejumlah informan yang dianggap mengetahui perkawinan beda kasta yang terjadi di Desa Taar. Hasil dari penelitian ditemukan bahwa perkawinan beda kasta adalah suatu perkawinan yang di larang atau perkawinan beda kasta adalah pelanggaran adat pada Desa Taar, pasangan yang melaksanakan perkawinan beda kasta akan merasakan dampak yang sangat besar dalam kehidupannya. Solusi untuk perkawinan beda kasta adalah masyarakat harus mengerti aturan adat agar tidak ada pelanggaran adat yang ditemukan. This research is a qualitative descriptive study that aims to find out how the perception of the indigenous people of Taar village about the impact of inter-caste marriage from the perspective of human rights and to find out how the solution to inter-caste marriage in Kei is to uphold existing human rights. This research was conducted in Taar Village, Dullah Island District, South of Tual City. Primary data collection was carried out through interviews with a number of informants who were considered to know about inter-caste marriages that occurred in Taar Village. The results of the study found that inter-caste marriage is a marriage that is prohibited or inter-caste marriage is a violation of customs in Taar Village, couples who carry out caste-different marriages will feel a very big impact in their lives. The solution for inter-caste marriages is that people must understand customary rules so that no customary violations are found.