Inovasi Program Penempatan Pegawai Dalam Rangka Reformasi Birokrasi Untuk Mewujudkan Akuntabilitas - Putra, Dhio Yudhistira Mahesa (Jurnal Administrasi Publik, 2015)
Abstrack: The Innovation Placement Of Employees In Order Bureaucracy Reform To Create Accountability (Case Study In BKD Malang). The importance of staffing is very influential on each institution and the employees themselves. Problems in staffing at BKD Malang is the placement of employees who are not in accordance with the educational background. This leads to a lack of a sense of accountable and a less optimal result of work done. The method used in this research is quantitative with AHP (Analytical Hierarchy procces).The results of this research are to determine the criteria staffing, researchers determined the six criteria: formal education, experience positions, leadership training, years of service, rank, and age. After determining the criteria for staffing, the next step is an assessment of each of the criteria that will be made program. The program contains the data about the employee being rated with six specified criteria, which will be a reference to the relevant agencies to put their employees in accordance with the assessment in this program. So, this program can then be engineered into recommendations for of BKD Malang to provide innovation in order to reform the bureaucracy Keywords: staffing, Bureaucratic reform, responsibility, AHP Abstrak: Inovasi Penempatan Pegawai Dalam Rangka Reformasi Birokrawsi Untuk Mewujudkan Akuntabilitas (Studi Pada Badan Kepegawaian Daerah). Pentingnya penempatan pegawai sangat berpengaruh terhadap setiap instansi maupun pegawai itu sendiri. Masalah dalam penempatan pegawai di BKD Kota Malang adalah adanya penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan. Hal ini menyebabkan kurang akuntabel dan kurang optimalnya hasil pekerjaan yang dikerjakan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode AHP. Hasil dari penelitian ini yaitu untuk menentukan kriteria penempatan pegawai peneliti menentukan enam kriteria yaitu pendidikan formal, pengalaman jabatan , diklat kepemimpinan, masa kerja ,pangkat, dan usia. Setelah menentukan kriteria penempatan pegawai langkah selanjutnya adalah penilaian terhadap setiap kriteria yang akan dibuat program. Program ini berisi mengenai data pegawai yang diperingkat dengan enam kriteria yang ditentukan yang nantinya menjadi rujukan kepada instansi terkait untuk menempatkan pegawainya sesuai dengan penilaian yang ada di program ini. Jadi, rekayasa program ini nantinya dapat menjadi rekomendasi bagi BKD kota malang untuk memberikan inovasi dalam rangka reformasi birokrasi. Kata kunci : penempatan pegawai. Reformasi birokrasi, akuntabilitas, metode AHP