PENGUATAN BARGAINING POWER KADER PEREMPUAN DI DEWAN PENGURUS WILAYAH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) JAWA TIMUR DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN ATAU KEBIJAKAN PARTAI - Naila Adibah; Oksiana Jatiningsih (Kajian Moral dan Kewarganegaraan, 2022)
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kader perempuan di DPW (Dewan Pengurus Wilayah) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Timur dalam membangun bargaining powerdalam pengambilan keputusan atau kebijakan partai. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan desain ekploratif. Subjek dalam penelitian adalah kader perempuan DPWPKS Jawa Timur berjumlah lima orang yang dipilih secara purposive karena mempunyai power dalam partai tersebut. Data yang diperoleh berupa hasil wawancara yang dilakukan secara online dengan kelima informan yang memenuhi kriteria yang ditentukan. Teknik analisis yang digunakan yaitu, analisis kualitatif yang dilakukan secara interaktif secara terus menerus sampai data jenuh melalui: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan adalah teori Bargaining Power dari Schelling yang mengungkapkan bahwa orang yang kuat, cekatan, dan terampil cenderung memiliki bargaining power yang tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bargaining Power kader perempuan di dewan pengurus wilayah PKS Jawa Timur dalam pengambilan keputusan atau kebijakan partai dilakukan dengan menjadi bagian dari struktur fungsional tertinggi partai pada Badan Pengurus Harian (BPH). Kader perempuan memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan partai sesuai dengan kapasitas individualnya sebagai hal penting dalam penentuan bargaining positionnya. Pada internal partai, memiliki jabatan atau posisi tertinggi partai sebagai BPH, penting bagi perempuan agar dapat turut menjadi pengendali roda kegiatan organisasi. Di lingkup eksternal, kekuatan menentukan keputusan dilakukan melalui keanggotaan perempuan menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dan masuk di DPTW PKS Jatim Dewan Pimpinan Tinggi Wilayah. Bargaining Power perempuan di DPW PKS dilakukan melalui struktur formal organisasi baik internal maupun eksternal, yang memberinya kesempatan untuk melakukan threat dan promise yang mempengaruhi kebijakan partai. Kata Kunci: PKS, bargaining power, kader perempuan