PERBANDINGAN IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT ANTARA JEPANG DAN KOREA SELATAN - Andita, Citra; Ardelia, Fatina; Junaidi, Dita Rahmaditiani; Rahman, Muhammad Fatur; mawar, mawar (Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik, 2022)
Perkembangan teknologi sebagai bagian dari globalisasi telah membawa dunia pada kemudahan dan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya bagi instansi pemerintahan. Korea Selatan dan Jepang merupakan dua di antara banyaknya negara di dunia yang telah menerapkan e-government dengan baik. Perbandingan antara kedua negara tersebut menjadi fokus yang diteliti dengan metode analisis literatur secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan e-government di Jepang dan Korea Selatan berjalan cukup baik pada berbagai sektor seperti pendidikan, perpajakan, pengadaan barang dan jasa, dan lain-lain. Pencanangan e-government di Korea Selatan dimulai lebih awal, yakni pada tahun 1995, sedangkan di Jepang dimulai pada tahun 2001, namun perkembangan e-government di Jepang justru cenderung lebih cepat dan pesat sedangkan di Korea Selatan mengalami penurunan setelah adanya fragmentasi di kementerian dan lembaga. Walaupun setelah fragmentasi muncul upaya perbaikan dan percepatan yang dipimpin Perdana Menteri, namun proses ini tetap menemui kendala dan penurunan dalam pelaksanaannya. Di sisi lain, layanan yang diberikan pemerintah melalui system e-government di Jepang lebih banyak dan lengkap yang meliputi lebih banyak aspek yang tidak ada dalam system e-government di Korea Selatan, misalnya pelayanan untuk kelistrikan, informasi kelengkapan buku di perpustakaan, pemesanan fasilitas umum, beasiswa, dan lain-lain. Pada dasarnya kedua negara sudah melaksanakan sistem e-government dan menyediakan bentuk layanan publik yang hampir sama pada beberapa sektor utama yang mendukung hajat hidup masyarakat secara baik. Kedua negara ini juga berhasil menjadi dua di antara banyaknya negara di dunia yang telah menerapkan digitalisasi dalam proses pemerintahan termasuk dalam hal pelayanan publik sekaligus bisa menjadi contoh bagi negara lain dalam melaksanakan e-goverment.